Pemimpin JAD Dituntut Pidana Mati

by
Pemimpin JAD Dituntut Pidana Mati
HUKUMAN MATI - Terdakwa kasus dugaan teror bom Thamrin, Aman Abdurrahman alias Oman Rochman usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (18/5/2018). Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati untuk perbuatan terorisme. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Pemimpin JAD Dituntut Pidana Mati
HUKUMAN MATI – Terdakwa kasus dugaan teror bom Thamrin, Aman Abdurrahman alias Oman Rochman usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (18/5/2018). Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati untuk perbuatan terorisme.
MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

*Oman Didakwa Terkait Lima Aksi Terorisme

JAKARTA – Hukuman mati menanti pemimpin ideologis Jamaah Ansor Daulah (JAD) Oman Rochman alias Aman Abdurrahman. Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin (18/5) Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta hakim menjatuhkan hukuman paling berat tersebut kepada terdakwa kasus terorisme itu. Pria 45 tahun itu didakwa merencanakan dan atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam surat dakwaan setebal 242 lembar itu Oman dikaitkan dengan lima tindak pidana terorisme. Yakni bom Thamrin pada 14 Januari 2016, Bom di Gereja HKBP Samarinda pada 13 November 2016, bom terminal Kampung Melayu pada 24 Mei 2017, penyerangan di Mapolda Sumatera Utara pada 25 Juni 2017, dan penyerangan polisi di Bima NTB pada 11 September 2017.

“Ia memprovokasi dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa ada perintah dari umaroh atau pimpinan khilafah dari Suriah. Dan pesan terebut dipertegas Rois (Iwan Darmawan Muntho alias Rois) untuk melaksanakan amaliyah jihad seperti yang terjadi di Paris, Perancis,” kata Jaksa Mayasari saat membacakan surat dakwannya.

Perintah amaliyah itu disampaikan Oman kepada Ketua Laskar Asykari JAD Saiful Muntohir alias Abu Gar saat mereka bertemu di Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan pada November 2015. Pada saat itu hadir Iwan Darmawan yang menjadi penyandang dana dan telah mempersiapkan uang Rp 200 juta.

Pesan amaliyah itu ditindaklanjuti dengan bom di Starbuck café dan pos polisi di Jalan MH Thamrin pada Januari 2016 yang menewaskan delapan orang.

Sedangkan di aksi terorisme lainya, peran Oman dikaitan karena dia pernah memberikan materi kepada 30 orang amir wilayah JAD dari seluruh Indonesia di Batu, Jawa Timur pada November 2015. Materi yang disampaikan melalui telepon karena Oman berada di Lapas itu berisi tentang seruan segera mulai jihad tidak perlu menunggu 2018, memerangi syiah, dan hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri.

Nah, setelah pulang dari acara tersebut para pemimpin daerah JAD lantas melakukan amaliyah di wilayah masing-masing. Misalnya bom di Gereja HKBP Samarinda yang dilakukan oleh Juhanda dari JAD Kalimantan Timur pimpinan Joko Sugito.

Selain itu, pengaruh aman juga dikaitan dengan dengan buku terjamahanya yang berjudul Seri Materi Tauhid yang berisi demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan kesilaman seseoran. Selain itu juga berisi pemerintah dan aparat pemerintah mulai dari presiden, DPR, polisi, tentara termasuk thagut yang statusnya sangat kafir. Buku itu salah satunya mempengaruhi Syawaluddin Pakpahan dan rekanya yang menyerang anggota Polda Sumatera Utara.

“Syawaludin meskipun belum pernah bertemu muka dengan terdakwa (Oman, Red) namun sudah lama pmengenal terdakwa dari buku Seri Materi Tauhid yang dikarang terdakwa,” kata jaksa Mayasari.

Oman sebenarnya sudah meringkuk di penjara karena kasus bom Cimanggis pada 2004 dan divonis tujuh tahun. Setelah menjalani 4 tahun empat bulan dia pun dibebaskan pada 2008. Tapi, pada 2010, Oman kembali ditangkap karena terlibat pelatihan militer di Jalin Jantho Aceh bersama Abu Yusuf. Dia divonis sembilan tahun di PN Jakarta Barat. Pria kelahiran Sumedang itu rencananya akan bebas murni pada 17 Agustus 2017.

“Terdakwa Aman Abdurrahman tidak masuk dalam pengurus JAD. Namun diposisikan sebagai rujukan dalam ilmu Dien. Yang posisinya diatas amir/pimpinan JAD Pusat,” ujar Jaksa Mayasari. Posisi Amir Pusat ditempati oleh Zainal Anshori alias Qomarudin alias Abu Fahri. Sebelumnya dijabat oleh Abu Musa yang berangkat ke Suriah.

Jaksa Anita Dewayanti menuturkan bahwa Oman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Oman didakwa melanggar pasal 14 Jo Pasal 6 Perppu 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman dengan pidana mati,” kata Anita membacakan tuntutan.

Dai menjelaskan enam hal yang memberatkan Oman. Diantaranya status Oman sebagai residivis, pengagas JAD yang menentang NKRI, penganjur dan pengerak amaliyah teror, perbuatanya mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat, serta perbuatan Oman menghilangkan masa depan korban.

“Pemahaman terdakwa tentang Syirik Demokrasi telah dimuat di internet dalam blog www.millahibrahim.wordpress dan dapat diakses secara bebas sehingga dapat mempengaruhi banyak orang,” kata Anita.

Raut wajah Oman tampak datar saja mendengar pembacanaan dokumen tuntutan sekitar sejam itu. Dia lantas dipersilahkan majelis hakim untuk berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Asludin Hatjani. Mereka berdua sepakat untuk mengajukan pledoi atau pembelaan masing-masing. Artinya, Oman akan membuat pembelaan sendiri dan Asludin juga. “Masing-masing,” kata Oman singkat terkait pembuatan pledoinya.

Sidang yang dikawal ratusan polisi bersenjata lengkap dan mengenakan rompi anti peluru itu akan dilanjutkan Jumat (25/5) pekan depan untuk pembacaan pledoi. Secara umum sidang yang kemarin dihadiri ratusan jurnalis cetak dan elektornik dari dalam dan luar negeri itu berjalan dengan lancar meski penuh sesak. Sidang selesai sekitar pukul 11.00 dan Oman langsung dibawa kembali ke mobil tahanan menuju ruang tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Oman cenderung bungkam.

Pengacara Asludin Hatjani menuturkan bahwa tuntutan hukuman mati yang disampaikan jaksa itu tidak bijaksana. Lantaran yang dilakukan Oman tidak sampai memerintahkan langsung untuk melakukan amaliyah. Meskipun memang diakui bahwa Aman memang berdakwah tentang khilafah melalui berbagai media.

“Tapi dia tidak pernah menganjurkan adanya amaliyah. Dalam persidangan terbukti semua saksi baik saksi Abu Gar, maupun saksi ahli bahwa Aman bukan yang memerintahkan Amaliyah,” kata dia.

Menurut Asludin perintah yang diakui oleh Aman adalah untuk berjihad ke Syuriah. Bukan melalukan amaliyah di Indonesia. “Dia tidak pernah menyuruh untuk amaliyah. Tapi menyuruh orang untuk berangkat ke Syuriah,” ungkap dia.

Berkaitan dengan tuntutan hukuman mati untuk terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman, Jaksa Agung M. Prasetyo menyampaikan bahwa banyak pertimbangan yang diperhitungkan sebelum tuntutan tersebut dibacakan. “Kami lihat bagaimana peran dia dalam jaringan terorisme. Dia adalah pendiri JAD, dia yang mengerahkan jaringannya untuk melakukan action, gerakan, dan sebagainya,” terang Prasetyo Jumat (18/5).

Tidak hanya itu, Aman juga tercatat sebagai salah seorang residivis dalam kasus terorisme. “Sehingga tentunya itu sangat membahayakan kehidupan kemanusiaan,” ucap Prasetyo. Dia memastikan, tuntutan itu sudah sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Aman. “Kalau dia anggap sebagai efek kejut (untuk anggota JAD lain) silakan saja,” imbuh pejabat asal Jawa Timur (Jatim itu).

Menurut pengamat terorisme Al Chaidar, tuntutan untuk Aman tidak akan berpengaruh banyak terhadap gerakan anggota JAD yang masih berkeliaran. “Ketika trio bom Bali divonis tidak ada respons apa-apa dari berbagai kalangan,” kata dia kemarin. Menurut dia, memang tidak ada unsur dendam dalam setiap serangan yang dilakukan oleh teroris. “Tapi, biasanya tergantung pada program. Pada rencana-rencana mereka,” tambahnya.

Secara teologis, sambung Al Chaidar, para teroris tidak pernah berperang karena dendam atau marah. Dia pun menyampaikan, tuntutan apapun yang dibuat penegak hukum terhadap terdakwa kasus terorisme tidak akan membuat teroris lain gentar. Termasuk tuntutan dan vonis hukuman mati sekali pun. Sebab, mereka sudah siap mati sendari awal. “Sudah semua siap mati,” ujarnya.

Kemarin pemerintah kembali menyelenggarakan rapat koordinasi khusus (rakorsus) penanggulangan terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memanggil sejumlah pejabat teras. Mulai Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung M. Prasetyo, Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, sampai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly.

Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Menteri Kominikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham juga turut dipanggil oleh Wiranto. Menurut dia, perlawanan terhadap teroris tidak boleh setengah-setengah. “Ingatlah bahwa dalam rangka melawan teroris itu harus total,” ungkap dia ditemui kemarin.

Karena itu, perlu banyak instansi dan institusi yang terlibat. Bukan hanya aparat kepolisian saja. TNI maupun instansi lainnya juga harus turut ambil bagian. Dalam rakorsus kemarin, kata Wiranto, semuanya dibahas. “Sehingga ada satu kesadaran. Siapa berbuat apa, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana,” terang dia. Dengan begitu, kebersamaan melawan terorisme tidak sekedar slogan.

Lewat kerja sama antar intansi itu pula, Wiranto yakin setiap persoalan yang berkaitan dengan terorisme bisa diatasi. Baik ideologi, agama, politik, sosial, maupun persoalan lainnya. “Termasuk nanti juga organisasi-organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,” imbuhnya. Dia berjanji semuanya akan diajak bicara dan diminta bekerja sama untuk melawan terorisme. “Ini urusan bangsa, ancaman terhadap tegaknya NKRI,” tegasnya

Soal pelibatan TNI, dia berjanji institusi militer itu tidak akan salah kaprah. Apalagi sampai memanfaatkan kesempatan untuk ujuk diri secara berlebihan. Karena itu, mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut menyampaikan bahwa pemerintah mendorong tuntasnnya RUU Antiterorisme. “Saya jamin militer dengan UU itu tidak akan katakanlah eksesif kemudian menjadi super power,” jaminnya.

Wiranto pun menegaskan kembali, TNI sebatas memperkuat operasi kepolisian. “Agar kita optimal dalam melawan aksi terorisme,” ucap dia. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Apa pun bentuk kerja sama Polri dengan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme, institusi militer tanah air tidak akan melampaui batasan. “Bentuknya gabungan, bentuknya BKO, perbantuan itu nanti teknis,” tambah dia.

Berkaitan dengan konten-konten berbau radikal yang masih beredar di dunia maya, Menkominfo Rudiantara memastikan bahwa instansinya terus bergerak bersama Polri. Mereka menyisir, memverifikasi, dan menindak tegas setiap akun maupun laman yang berisi konten terlarang. “Takedown totalnya (dari 11 Mei 2018) sudah 2.145 dan ada 2000-an sekarang sedang diverifikasi,” ucap dia. Seluruhnya berasal dari berbagai platform. Mulai facebook, twitter, telegram, sampai google. (jun/syn/wib)