Salahi Aturan, Belasan Kios Dibongkar

by
Bongkar Kios
BONGKAR – Pekerja bangunan terlihat sedang membongkar bangunan bagian belakang kios yang berdiri diatas Sempadan sungai. M Dhia Thufail
Bongkar Kios
BONGKAR – Pekerja bangunan terlihat sedang membongkar bangunan bagian belakang kios yang berdiri diatas Sempadan sungai.
M Dhia Thufail

BATANG – Akibat menyalahi aturan pendirian bangunan, belasan kios di Desa/Kecamatan Warungasem, harus rela dibongkar. Tindakan tegas itu diambil Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPU SDA TARU) Provinsi Jawa Tengah, karena pendirian bangunan berada di sempadan sungai.

Dijelaskan oleh Kasi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PU SDA TARU Pemali Comal, Cuk Sunaryo, bahwa bangunan kios permanen tidak berizin itu telah melanggar ketentuan pendirian bangunan. Pasalnya, bangunan didirikan di atas sempadan saluran sekunder, daerah irigasi Kupang Kropeng. Untuk itu, pihaknya telah melayangkan surat teguran kepada pejabat desa setempat sebanyak tiga kali untuk dapat segera menertibkannya.

“Pendirian bangunan ruko telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009, tentang irigasi. Pada pasal 38 ayat (2) bahwa dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, maka dilarang mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran dan bangunan irigasi,” terangnya, saat ditemui di sela pembongkaran kios, Senin (13/11).

Menurut Cuk Sunaryo, pada pasal 51 ditegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Serta, dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi jaringan irigasi atas beban biaya bersangkutan.

Namun dikatakan Cuk Sunaryo, sejak dilayangkannya surat teguran pertama tertanggal 25 September 2017 hingga surat teguran ketiga, bangunan kios belum seluruhnya dibongkar oleh pihak pejabat desa setempat.

“Oleh karenanya, hari ini (kemarin) kami didampingi petugas Satpol PP Provinsi Jateng datang untuk melakukan pembongkaran kios yang telah melanggar aturan tersebut,” ungkapnya.

Kepala Desa Warungasem, Muhammad Huda, mengungakpkan pembangunan belasan ruko itu sudah berdasarkan hasil musyawarah warga dan mendapat persetujuan dari Camat setempat. Sehingga hal itulah yang membuat ia memberanikan diri untuk membangun kios dengan menggunakan dana desa.

“Tujuan saya membangun ruko itu untuk menertibkan warung warung yang sebelumnya ada disitu dan agar lingkungan tidak menjadi kumuh. Untuk itu, saya gunakan dana desa dengan nilai 258 juta untuk membangun kios tersebut,” terangnya.

Huda menyayangkan tindakan pembongkaran yang dilakukan petugas gabungan itu, karena menurutnya, pembangunan kios itu tidak menyalahi aturan. “Sebelumnya memang saya tidak tahu, kalau tanah yang dibangun kios itu adalah milik PSDA. Karena sejak dulu, tahun 65, tanah itu milik desa. Makanya, saya bersama warga desa sepakat menggunakan tanah tersebut. Tapi tiba tiba saja, PSDA mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya,” jelasnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, Huda meminta kepada para petugas untuk dapat membongkar bangunan yang ada di sempadan sungai saja, yaitu satu meter dari bangunan. Sehingga, kios masih tetap bisa berdiri dan bisa di manfaatkan oleh warga untuk berdagang.

Dari data yang didapat dilapangan, bangunan kios itu juga diketahui tidak mengantongi izin pendirian dan melanggar sempadan jalan. Untuk itu, DPU PR Kabupaten Batang belum lama ini telah menyurati Bupati Batang dengan tembusan ke Satpol PP Batang untuk dapat menertibkan bangunan tersebut.

“Ya, memang DPU PR telah menyurati kita, terkait penertiban kios itu. Namun kami tidak gegabah, akan kami rembug terlebih dahulu,” tandas Kabid Trantibun Tranmas Satpol PP Kabupaten Batang, Agus Sameko. (fel)

Penulis: M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo