Usulan Pansus II, Sempat Ditolak

by -
Pansus II
SERAHKAN - Ketua DPRD, Balgis Diab didampingi Wakil Ketua, Ismet Inonu dan Abdul Rozak saat menyerahkan berita acara keputusan terhadap lima Raperda, Rabu (2/5)
Pansus II
SERAHKAN – Ketua DPRD, Balgis Diab didampingi Wakil Ketua, Ismet Inonu dan Abdul Rozak saat menyerahkan berita acara keputusan terhadap lima Raperda, Rabu (2/5)

Karena Minta Perpanjangan Waktu

DPRD Kota Pekalongan menerima dan menyetujui lima Raperda dari enam Raperda yang dibahas dalam kwartal I tahun 2018 dalam rapat paripurna, Rabu (2/5).

Satu Raperda yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Swalayan, belum disepakati. Oleh karena itu Pansus II yang membahas Raperda inisiatif DPRD tersebut meminta perpanjangan waktu.

Ketua Pansus II, Jecky Zamzami dalam laporannya menjelaskan, perpanjangan waktu dibutuhkan karena pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait undang-undang yang menjadi acuan penyusunan Raperda tersebut. Kemudian dikatakan Jecky, berdasarkan konsultasi dengan Kementrian Perdagangan, Pansus diminta menunggu terbitnya PP sehingga Raperda disusun tidak bertentangan dengan aturan diatasnya.

“Selain itu, juga sebagai bagian untuk menyikapi situasi dan kondisi Kota Pekalongan pasca kebakaran Pasar Banjarsari, maka Pansus II mengajukan permohonan agar masa kerja pembahasan Raperda yang dimaksud untuk diperpanjang,” jelas Jecky. Ia mengatakan, berdasarkan konsultasi dengan kementrian terkait PP targetnya dapat terbit pada bulan Mei ini.

Usulan penambahan masa kerja pansus, sempat ditolak oleh sejumlah anggota DPRD lainnya. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Edy Suprianto. Ia menyatakan tidak setuju masa kerja pansus diperpanjang, karena belum mengetahui kapan PP dari pemerintah akan terbit. “Saya minta agar masa kerja Pansus II tidak diperpanjang” ujarnya.

Apa yang disampaikan Edy, diamini oleh Wakil Ketua DPRD, Ismet Inonu. Ia menyatakan bahwa perpanjangan masa kerja Pansus II tidak bisa ditetapkan berapa lama, karena terbitnya PP juga belum dapat dipastikan. Ia mengusulkan agar Raperda dipending terlebih dahulu sembari menunggu PP terbit. Ketika PP sudah terbit, maka Raperda yang dimaksud bisa diusulkan kembali.

Anggota Pansus II, Mungzilin mengatakan, sebenarnya perpanjangan waktu tidak dibatasi harus berapa lama. Bahkan bisa setahun hingga dua tahun jika memang itu yang disepakati dalam paripurna. “Keputusan perpanjang atau tidak ada di paripurna, sehingga kami usulkan agar masa kerja Pansus II bisa diperpanjang. Kami mohon keputusan apapun dapat diputuskan dalam paripurna. Sehingga statusnya tidak menggantung,” tambahnya.

Terkait usulan tersebut, Ketua DPRD yang juga pimpinan rapat, Balgis Diab, meminta agar ketua pansus memberikan laporan kepada ketua DPRD terkait usulan tersebut. Nantinya, usulan akan dibawa dalam rapat koordinasi Badan Musyawarah. “Kami minta agar ketua pansus menyampaikan laporan yang kemudian akan kami bahas dalam rapat Banmus,” katanya.

Sementara lima Raperda yang disepakati dalam rapat paripurna tersebut terdiri dari dua Raperda prakarsa dan tiga Raperda usulam Walikota. Dua Raperda prakarsa yaitu Raperda Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Raperda Pelestarian Kebudayaan Kota Pekalongan. Sementara tiga Raperda usulan Walikota yakni Raperda Pencabutan Izin Gangguan, Raperda Perusda PDAM dan Raperda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (nul)