Investor Tunggu Revisi Perda RTRW

by -
Sri Purwaningsih, Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang
Sri Purwaningsih, Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang
Sri Purwaningsih, Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang
Sri Purwaningsih, Kepala DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang

BATANG – Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) ternyata masih menjadi permasalahan bagi pemerintah Kabupaten(Pemkab) Batang untuk dapat menyerap para investor yang akan menanamkan modalnya di Batang.

“Sudah banyak investor yang mau masuk ke Batang, tapi terkendala tata ruang yang saat ini sedang dalam proses perubahan dan tinggal menunggu keputusan Menteri,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, Selasa (1/5).

Ia menyebutkan, bahwa sudah ada 10 Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan enam Penanam Modal Asing (PMA) yang sudah masuk ke Batang untuk berkonsultasi terkait dengan perijinan, dan bahkan sebagian sudah banyak yang memiliki tanahnya.

“Ada beberapa PMA yang sudah masuk ke Batang, diantaranya dua pabrik garmen, pabrik spare part mobil, pabrik pengalengan ikan, dan pabrik pempers yang semuanya masih menunggu perubahan RTRW,” terangnya.

Ia mengatakan, dengan melihat banyaknya investor yang masuk ke Batang, maka Pemkab Batang harus secepatnya merevisi Perda yang ada dan segera di tetapkan. Karena menurutnya, RTRW tersebut sudah tidak relevan apabila diterapkan pada jangka waktu lima tahun kedepan, sehingga perlu adanya revisi.

“Seperti permasalahan investor garmen di Desa Ringingintung, yang secara RTRW tidak masuk pada zona Industri, tetapi secara eksisting tanah sudah tidak produktif. Jadi RTRW perlu di revisi karena sudah tidak relevan dengan keadaan lima tahun kedepan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa perubahan tata ruang akan mengcover pabrik-pabrik yang sudah ada. Karena perbrik tersebut berdiri sebelum ada perubahan tata ruang. Sehingga pemerintah daerah harus mengakomodirnya.

“Jadi, pabrik – pabrik yang sudah ada di Batang itu harus masuk dalam zona industri. Karena kalau tidak diakomodir, pemerintah daerah harus mengganti tanah yang akan di relokasi,” ucapnya.

Ia juga berkeyakinan, bahwa upaya yang dilakukan Pemkab Batang untuk menciptakan 10 ribu tenaga kerja baru akan terealisasi. Pasalnya, di Tahun 2018 ini sudah ada enam perusahaan yang akan hadir di Kabupaten Batang, dan akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

“Ada enam perusahaan yang sudah melakukan konsultasi ke Pemkab, ada perusahaan onderdil kendaraan, pengalengan ikan, perusahaan garmen, yang terakhir perusahaan perlengkapan bayi. Terlebih, mereka sudah memiliki tanah untuk didirikan pabrik. Dan kami menekankan pada perusahaan yang masuk agar masyarakat Batang diutamakan dalam penerimaan tenaga kerja,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sri menuturkan, untuk satu perusahaan rata-rata membutuhkan sekitar 4000 tenaga kerja. “Harapan kami, dengan masuknya sejumlah investor, maka tenaga kerja dari Batang dapat terserap sepenuhnya, meskipun masih terkendala tata ruang. Namun kami akan koordinasikan dengan DPU PR dan Bapeda dengan harapan permasalahan tata ruang akan selesai akhir 2018,” pungkasnya. (fel)

Penulis: M Dhia Thufail | Radar Pekalongan
Redaktur: Doni Widyo