Radar Kajen

Pelaksanaan DD Serap Ribuan Tenaga Kerja

Asip Cek DD

CEK PELAKSANAAN DD – Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, usai mengecek secara langsung pelaksanaan padat karya, pembuatan saluran air di Desa Sinagoprendeng, Kecamatan Kajen, dengan menggunakan anggaran DD, pagi kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Secara akumulatif, pelaksanaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Pekalongan yang dipadatkaryakan mencapai Rp 62 miliar, dari paket Rp 227 miliar. Sehingga, anggaran tersebut mampu menyerap tenaga kerja warga desa setempat, mencapai jumlah puluhan ribu.

Sehingga, Pengelolaan dana desa mampu mengurangi pengangguran di desa. Pasalnya, pada pelaksanaan menggunakan sistem Hari Orang Kerja (HOK), 30 persen harus dari warga desa setempat.

Hal itu diungkapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, usai mengecek secara langsung pelaksanaan padat karya, pembuatan saluran air di Desa Sinagoprendeng, Kecamatan Kajen, dengan menggunakan anggaran DD.

Disebutkan, pelaksanaan kegiatan padat karya DD, pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan sistem pendekatan kontraktual, sehingga hampir seluruh pekerja bisa dari luar desa. Namun tahun ini, 30 persen di arahkan untuk warga setempat, baik laki-laki atau perempuan.

“Sebanyak 30 persen warga desa yang ikut padat karya tersebut, baik laki atau perempuan, semuanya dibayar Rp 75 ribu per orang, bekerja selama 8 jam, sehingga ini menambah penghasilan warga dan dapat mengurangi pengangguran,” kata bupati.

Kendati demikian, di Kota Santri, ada inovasi yang dikembangkan dari HOK tersebut, yakni di minggu terakhir kerja, dikembalikan pada kearifan lokal desa, menggunakan pola gotong royong, tidak ada kompensasi DD, semua terlibat, namun tidak dibayar.

“Supaya tidak terdistorsi menggunakan bayaran, membikin kebijakan di hari terakhir ada aspek gotong royong, menyelesaikan proyek tidak dibayar. Nguri-nguri budaya gotong royong, dan budaya itu tidak boleh hilang, karena sebagai ruh desa, spirit desa, serta kekuatan desa,” tandas Asip.

Pola gotong royong harus dipertahankan, jangan sampai budaya tersebut hilang. Semua harus berjalan, baik padat karya maupun budaya kearifan lokal masyarakat tersebut.

Sementara, Kepala Dinas PMD P3A dan PPKB Muhammad Afib, menambahkan bahwa pekerjaan yang infrasturtur sarana prasarana desa, menggunakan HOK melibatkan potensi di desa, tidak boleh mengambil dari luar. “Samapi hari ini dari 272 desa, yang sudah mengajukan pengeluaran 120 desa, sistem pencairannya variatif, ada yang munggu lalu, ada juga hari ini,” tambahnya. (yan)

Facebook Comments