Nasional

KPK Periksa Ketua Harian DPD Partai Golkar Jateng

M Iqbal Wibisono, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah

M Iqbal Wibisono, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah

*Didesak Usut Pihak Korporasi dalam Korupsi e-KTP

JAKARTA – Kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terus menggelinding kencang. Setelah putusan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka kemungkinan penyidikan terhadap pelaku lain dari kelompok politisi. Salah satunya dari Partai Golkar.

Itu menyusul pemeriksaan terhadap Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah M. Iqbal Wibisono yang dilakukan KPK, kemarin (26/4). Pemeriksaan yang dimulai pukul 14.00 itu merupakan tindak lanjut dari informasi baru yang diperoleh penyidik KPK terkait dengan aliran dana e-KTP. “Dikonfirmasi tentang dugaan aliran dana e-KTP,” kata Jubir KPK Febri Diansyah.

Febri menjelaskan, pasca putusan Setnov Selasa (24/4), pihaknya terus mendalami indikasi penerimaan duit e-KTP kepada pihak-pihak lain. Nah, Iqbal dinilai mengetahui informasi tersebut. Keterangan Iqbal bakal digunakan untuk mendalami penyidikan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. “Putusan SN (Setnov) bukan akhir dari penanganan kasus ini (e-KTP),” imbuh dia.

Terpisah, peneliti pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mendorong KPK agar tidak hanya fokus pada keterlibatan aktor individual. Melainkan juga keterlibatan perusahaan dan pemilik manfaat (beneficial owner) korporasi. Langkah itu sebagai bentuk keseriusan KPK mengusut tuntas korupsi e-KTP yang merugikan keuangan Rp 2,3 triliun tersebut.

“Putusan terhadap SN bukan akhir dari pengusutan kasus mega korupsi e-KTP,” ujarnya kepada Jawa Pos. Terkait pengusutan korporasi, Miko menjelaskan bahwa KPK bisa merujuk pada Peraturan MA (Perma) Nomor 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Sedangkan untuk mengusut beneficial owner, dapat mempelajari Perpres Nomor 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi (Beneficial Owner).

Menurut dia, skema penanganan individu dan korporasi atau double track system itu dapat membongkar jaringan korupsi kasus e-KTP. Langkah itu juga dapat menjadi benchmarking bagi KPK dalam menangani kasus-kasus lainnya. “Publik tentu menanti keadilan dari penanganan KPK terhadap kasus ini,” imbuh pria berkacamata itu.

Untuk di ketahui, dalam persidangan terungkap ada tujuh pihak korporasi yang di duga diuntungkan dari proyek yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Adapun beberapa perusahaan tersebut antara lain PT Sandipala Artha Putra yang menerima keuntungan sebesar Rp 145.851.156.022 dan PT Mega Lestari yang merupakan holding dari perusahaan tersebut yang merugikan negara sebesar Rp 148.863.947.122.

PT Sandipala Artha Putra merupakan perusahan milik Paulus Tanos yang tergabung dalam konsorsium PNRI yang merupakan pemenang tender e-KTP dan terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, serta PT Succofindo.

Tannos yang berada di Singapura saat ini juga disebut dalam surat dakwaan Setya Novanto, memberikan fee kepada Gamawan Fauzi melalui Azmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh, sehingga akhirnya Gamawan disebut sebagai pihak yang diuntungkan dari proyek ini.

“Gamawan Fauzi Rp 50 juta, satu unit ruko dan sebidang tanah melalui Asmin Aulia,” kata Hakim Franky Tumbuwun di Pengadilan Tipikor, Selasa, (24/4)

Sementara PT Quadra Solution merupakan perusahaan milik tersangka Anang Sugiana Sudihardjo juga ikut diuntungkan dengan nilai sebesar Rp 79 miliar.

Selain itu, ada juga korporasi lain yang diuntungkan seperti Manajemen bersama Konsorsium PNRI 137.989.835.260; Perum PNRI Rp 107.710.849.102; PT LEN Industri Rp 3.415.470.749; dan PT Succofindo Rp 8.321.289.362. (tyo/jpg)

Facebook Comments