Triwulan Pertama Dikucurkan Rp50Miliar

by -
Triwulan Pertama Dikucurkan Rp50 Miliar
KOMPAK - Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal bersama seluruh anggota pendamping PKH Kabupaten Kendal. AKHMAD TAUFIK / RADAR PEKALONGAN
Triwulan Pertama Dikucurkan Rp50 Miliar
KOMPAK – Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal bersama seluruh anggota pendamping PKH Kabupaten Kendal.
AKHMAD TAUFIK / RADAR PEKALONGAN

*PKH, Saat Ini Jumlah Keluarga Miskin 75.000

KENDAL – Dalam rangka kegiatan pendampingan program keluarga harapan Kabupaten Kendal tahun 2018, Dinas Sosial Kabupaten (Dinsos) Kendal mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balaidesa Gondang yang diikuti 142 anggota PKH, Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Kepala Desa Gondang, Perwakilan Bank BTN dan lainnya pada Jumat (20/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sekertaris Dinas Sosial Kebupaten Kendal, Alfebian Yolando, menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya sudah menyalurkan bantuan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kendal untuk Triwulan Pertama senilai total Rp50 Milliar.

Diungkapkan, di Kabupaten Kendal ada sekitar 75.000 keluarga yang masuk golongan miskin penerima bantuan. Jumlah tersebut meningkat 15.000 dari tahun sebelumnya. Maka dari itu, pihaknya menambah anggota pendamping PKH yang awalnya dari 130 menjadi 141 orang yang tersebar di 20 kecamatan.

“Sampai dengan saat ini setidaknya bantuan non tunai dengan nilai total Rp50 Milliar sudah kami berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Triwulan Pertama,” ungkapnya.

Lalu siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, pria yang akrab disapa Febi menambahkan bahwa dalam hal ini yang berhak menerima bantuan adalah keluarga miskin dengan kriteria usianya masih produktif untuk bekerja atau tidak, tidak punya pekerjaan, lingkungan, dan lainnya. Mekanismenya KPM akan menerima buku tabungan beserta ATM yang memang sudah ada saldonya kemudian pada anggota pendamping KPH akan melakukan pendampingan kepada KPM untuk mencairkan dana tersebut yang kemudian akan di manfaatkan guna pembelian barang sesuai dengan peruntukannya misal sesuai aturan bantuan hanya untuk membeli beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

“Jadi penggunaan bantuan itu sudah ada aturannya untuk membeli apa saja, misal beras sehingga para anggota pendamping PKH akan memastikan apa benar uang tersebut dibelikan beras,” imbuhnya.

Metode lain yakni KPM menggunakan ATM untuk membeli bahan kebutuhan pokok di e-Warung yang sudah ada di masing-masing desa sehingga untuk pembayaran hanya butuh menggesek ATM di mesin edisi yang sudah tersedia. Hal itu lebih mudah pengawasannya melalui Bank, dalam hal ini Bank BTN yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Kalau melalui ATM lebih mudah pengawasannya karena dapat dilihat uang tersebut digunakan untuk membeli apa saja, apakah sudah sesuai aturan apa belum bahkan melalui Bank dapat dicek uang tersebut digunakan apa tidak dan seharusnya digunakan,” pungkasnya. (fik)

Penulis: Akhmad Taufik | Radar Pekalongan
Redaktur: Widodo Lukito