DPRD Pekalongan Dorong Berdirinya Penyedia Bahan Baku Batik

by -
FGD
FGD - Kegiatan FGD membahas tentang ketersediaan bahan baku batik memunculkan banyak ide yang akan diwujudkan untuk menjaga kstabilan dan ketersediaan bahan baku batik. M. AINUL ATHO'
FGD
FGD – Kegiatan FGD membahas tentang ketersediaan bahan baku batik memunculkan banyak ide yang akan diwujudkan untuk menjaga kstabilan dan ketersediaan bahan baku batik.
M. AINUL ATHO’

KOTA PEKALONGAN – Lembaga DPRD melalui ketuanya, Balgis Diab, ingin mendorong berdirinya sebuah lembaga penyedia bahan baku batik di Kota Pekalongan. Balgis, yang juga pengusaha batik, menggambarkan lembaga tersebut ibarat ‘Bulog’ untuk batik yang memiliki stok bahan baku secara lengkap, dan dapat turut mengendalikan harga bahan baku batik.

Ide tersebut disampaikan Balgis saat menjadi narasumber dalam FGD terkait Ketersediaan Bahan Baku Batik yang digelar di Aula Kantor Dindagkop dan UKM, Rabu (4/4). Ia melihat, Kota Pekalongan sebagai salah satu penyuplai bahan baku batik untuk produk-produk batik di sebagian wilayah. Hal itu menjadi modal bahwa Kota Pekalongan dapat mendirikan sebuah lembaga penyedia bahan baku batik.

“Kita sudah selangkah lebih maju. Sehingga menurut kami saat ini tinggal dilegalkan saja untuk hal itu. Kita bisa bangun seperti ‘Bulog’ nya bahan baku batik itu di Kota Pekalongan,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Dindagkop dan UKM di Kota Pekalongan terdapat sebanyak 760 IKM batik yang aktif. Dengan asumsi kebutuhan bahan baku kain kurang lebih 218.880.000 yard kain per tahun, ia memperhitungkan bahwa dalam setahun nilai kain mori yang beredar di Kota Pekalongan mencapai angka Rp1.751.040.000.000. Sehingga akan lebih efektif jika mampu dikelola sebuah lembaga khusus.

Selain mendorong munculnya lembaga penyedia bahan baku batik, Balgis juga ingin mewujudkan semacam aplikasi yang berisi draf harga bahan baku batik dan fluktuasinya setiap hari. Aplikasi tersebut, lanjutnya, nantinya bisa diakses oleh para pengusaha lewat smartphone maisng-masing.

“Jadi gambarannya seperti informasi harian tentang harga bahan baku batik. Seperti halnya kurs dolar atau mata uang lain yang setiap hari di update. Itu bisa menjadi acuan para pengusaha tentang harga sebenarnya bahan baku di lapangan, sehingga bisa meminimalisir kerugian yang dialami terkait selisih harga,” jelas owner Gies Batik tersebut.

Namun yang terpenting, kata Balgis, DPRD Kota Pekalongan sudah melangkah dalam rangka membuat dasar hukum untuk menjamin ketersediaan bahan baku batik berupa usulan Raperda ketersediaan bahan baku batik yang masuk pembahasan tahun ini. “Raperda akan dibahas tahun ini, dan sebagian masukan yang muncul dalam FGD hari ini akan kamu masukkan ke dalam draf yang nantinya akan dikerucutkan kembali dalam pembahasan,” tambahnya.

Beberap hal diatas, merupakan solusi yang disampaikan Balgis dalam rangka upaya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan bahan baku batik di Kota Pekalongan. Selain mewujudkan institusi khusus penyedia bahan baku batik dan pembuatan Perda, Balgis menyatakan bahwa juga akan disertakan sanksi dalam Perda sebagai bentu punishmen terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal penyediaan bahan baku batik.
Kemudian, pihaknya juga akan mendorong terciptanya pengawasan bersama dengan seluruh stakeholder batik terkait ketersediaan bahan baku batik di Kota Pekalongan.

Kepala Dindagkop dan UKM, Zaenul Hakim menambahkan, mengenai ide pendirian sebuah lembaga khusus penyedia bahan baku batik, ia menyatakan bahwa kedepan akan dilakukan pengkajian mendalam terkait hal tersebut. Ada dua kemungkinan lembaga yang bisa disediakan yakni Perusda atau koperasi. “Tapi lebih mudah koperasi karena ini akan dikelola masyarakat. Sebelumnya sudah ada beberapa koperasi batik di Kota Pekalongan, nanti akan kami coba kaji, apakah lembaga itu yang dihidupkan kembali atau seperti apa. Nanti langkah selanjutnya menunggu regulasi sudah diterbitkan,” jelasnya.

FGD kali ini, katanya, merupakan yang kedua setelah dalam FGD pertama sudah ditampung beberapa usulan dan keluhan dari para pengusaha. Sedangkan dalam FGD kedua, pembahasan difokuskan pada arah kebijakan dalam mengatasi problem yang dikeluhkan. “FGD ini akan menjadi sasaran antara, karena kami juga berencana mengadakan seminar nasional tentang masalah ini karena batik bukan hanya di Kota Pekalongan. Setelah Perda nanti terbit, akan kami coba dorong masalah ini ke tingkat pusat untuk mewujudkan stabilitas dan ketersediaan bahan baku batik,” tandasnya. (nul)

Penulis: M. Ainul Atho’ & Redaktur: Abdurrahman