Radar Batang

Kejari Dampingi dan Kawal Penggunaan Dana Desa

MoU Pemerintah Desa

NOTA KESEPAHAMAN – Kajari Batang menandatangai MoU dengan Camat dan Kepala Desa terkait penggunaan dana untuk pembangunan, di Pendopo kantor Bupati, kemarin.
M Dhia Thufail

Kejari Teken MoU dengan Pemerintah Desa

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang siap mendampingi pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola pembangunan Kabupaten Batang.

Hal itu diwujudkan dengan adanya penandatangan nota kesepahaman (MoU) bidang hukum dan Tata Usaha Negara antara Camat, Kepala Desa dengan Kejaksaan Negeri Batang di Pendopo Kantor Bupati setempat, Senin (19/3).

Kepala Kejari Batang, Nova Elida Saragih mengatakan, bahwa penandatangan MoU tersebut merupakan satu diantara bentuk untuk memberikan pendampingan, dan pengawalan alokasi dana desa (DD). Tujuannya adalah dalam rangka mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

“Kejaksaan, di Bidang Hukum Perdata dan Tata usaha Negara akan memberikan pendampingan, pengawasan, pengawalan dan pencegahan, serta juga memberikan wawasan dan pengetahuan tentang teknis pelaksanaan alokasi dana desa,” ujar Nova Elida, saat ditemui usai penandatanganan.

Ia menjelaskan, tindak lanjut atas nota kesepakatan tersebut pihaknya akan melakukan pendampingan kepada para kepala desa hingga akhir anggaran.

“Nota kesepakataan tersebut akan ada tindak lanjutnya, yaitu kami akan memberikan pendampingan dan pengawalan alokasi anggaran dana desa di semua perangkat desa. Sehingga, semua kegiatan pembangunan bisa terlaksana secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, kata Nova, Kejari juga akan memberikan pembinaan dan konsultasi pencegahan dalam pelanggaran hukum serta sarana panduan hukum. “Ini juga untuk mengefektifkan desa secara merata dan berkeadilan,” tambahnya.

Disampaikan juga oleh Nova, bahwa selama ini sudah ada beberapa desa di Kabupaten Batang yang dilaporkan ke Kejari Batang. Karena tersangkut masalah penyelewengan atau penyimpangan penggunaan dana desa.

“Dana desa sudah semestinya dipergunakan dan diperuntukan untuk kesejahteran desa, dan penyimpangan dana desa akan menghambat pembangunan desa. Oleh karenanya, kita ingin desa desa yang ada di Kabupaten Batang jangan sampai ikut di laporkan akibat adanya kebocoran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” pintanya.

Sementara itu, Bupati Batang Wihaji juga meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades), apabila ada kebijakan baru, aturan baru atapun regulasi yang belum di pahami oleh kepala desa untuk segera di sosialisasikan.

“Undang mereka, jangan takut takut, dari pada nanti menuai permasalahan. Karena masalah biasanya datang di akhir bukan diawal,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa total keseluruhan dana desa di Kabupaten Batang untuk tahun anggaran 2018 dari total 239 desa mencapai Rp81 miliar. Dimana setiap desa rata rata menerima 600 juta sampai dengan Rp1 milyar dana tersebut. (fel)

Penulis: M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo

Facebook Comments