Metro Pekalongan

Panwas Temukan Ribuan Pemilih yang Belum Dicoklit

Coklit

TUNJUKKAN BUKTI – Anggota Panwas Pemilihan Kota Pekalongan, Bambang Sukoco saat menunjukkan data pemilih yang belum dicoklit oleh PPDP.
M. AINUL ATHO

KOTA PEKALONGAN – Panwas Pemilihan Kota Pekalongan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terkait proses pencocokan dan penelitian (coklit). Berdasarkan laporan dari Panwascam dan PPL, diduga ada ribuan warga yang masuk dalam daftar pemilih, tapi belum dicoklit oleh PPDP.

“Panwas Kota Pekalongan melalui jajaran kami menemukan dugaan pelanggaran, dimana petugas tidak melakukan coklit ke semua rumah di lokasi tempat tugasnya. Salah satu yang kami temukan yakni di calon TPS 6 yang terletak RT 7 dan 3 RW 02. Disana tercatat ada 390 daftar pemilih, tapi dalam formulir KWK PPDP hanya melaporkan sebanyak 26 lembar. Artinya masih banyak yang belum dicoklit,” tutur Anggota Panwas Kota Pekalongan, Bambang Sukoco, Selasa (6/3).

Selain di Medono, dugaan pelanggaran serupa juga terjadi di sejumlah TPS lainnya. Berdasarkan catatan Panwas Kota Pekalongan, total terdapat 618 KK yang belum tercoklit.

Jika rata-rata per KK terdiri dari 2 orang, maka jumlah pemilih yang belum tercoklit mencapai 1.300an jiwa. “Data ini akan kami kirimkan ke KPU agar dapat ditindaklanjuti untuk menjamin seluruh warga yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya,” kata Bambang.

Bambang menyatakan, memang masih ada tahapan lanjutan, dimana warga yang belum terdaftat dapat dimasukkan dalam data. Menurutnya kesalahan ini masih dapat diperbaiki melalui tahapan-tahapan selanjutnya. “Setelah coklit maka pemilih akan terangkum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimana masyarakat dapat mengusulkan dirinya atau lewat RT untuk dimasukkan dalam data pemilih. Namun yang kami soroti adalah ada petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” tambahnya.

Untuk itu Panwas akan segera mengirimkan rekomendasi kepada KPU agar warga yang belum dicoklit, agar dipastikan masuk dalam daftat pemilih. “Yang kami khawatirkan, ketika masyarakat dalam posisi pasif yakni menunggu dicoklit pun kadang tidak bisa bertemu.

Sekarang ketika masyarakat harus aktif, kami juga tidak yakin mereka bersedia melaporkan dirinya. Sehingga kami meminta KPU bisa menindaklanjuti ini agar warga tidak kehilangan hak pilihnya,” harap Bambang. (nul)

Penulis: M. Ainul Atho’ & Redaktur: Abdurrahman

Facebook Comments