Dapat Aduan FKDT, Dewan Minta Pemkab Kendal Permudah Pengurusan Izin PBG dan SLF

oleh -
Rumit dan mahal pengurusan izin PBG dan SLF, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kendal mengadu ke dewan dan minta dewan desak Pemkab Kendal permudah pengurusan izinnya.NUR KHOLID MS

*Dinilai Rumit dan Mahal Pengurusan Izinnya

KENDAL – Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kendal mendatangi gedung wakil rakyat daerah, DPRD Kabupaten Kendal, Rabu (23/11/2022) kemarin. Kedatanganya untuk mengadukan soal rumit dan mahalnya dalam melakukan pengurusan izin persetujuan bangunan dan gedung (PBG) serta sertifikat laik fungsi (SLF).

Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun di ruang kerjanya. Tampak hadir Setda Kendal Sugiono dan Kepala DPMPTSP Kendal, Anang Widiasmoro.

Menanggapi aduan itu, Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun meminta pemerintah Kabupaten Kendal memudahkan pengurusan izin persetujuan bangunan dan gedung (PBG) serta sertifikat laik fungsi (SLF). Pasalnya para pengelola pendidikan ini menilai rumit dan mahalnya dalam mengurus perizinan PBG dan SLF.

Politisi PKB tersbut menyebut bahwa kebijakan baru terkait perizinan bangunan tersebut menindaklanjuti Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan, DPRD Kendal akan berusaha semaksimal mungkin membantu, agar lembaga pendidikan di Kabupaten Kendal dimudahkan dalam pengurusan SLF.

“Pemerintah daerah tidak ingin memberatkan, khususnya pendidikan sehingga tidak lagi dipusingkan dengan masalah gedung dan bangunan. Nantinya akan ada rambu-rambu bagi instansi terkait untuk merumuskan peraturan bupati ini sehingga tidak menjadi beban pengelola pendidikan,” terangnya.

Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Kabupetan Kendal, Achmad Choiron mengatakan, aturan baru tersebut memberatkan pengelola pendidikan. Menurutnya pengelola sudah dipusingkan dengan pengelolaan sekolah yang cukup banyak, jika ditambah persoalan baru akan menjadi tidak fokus.

“Kita sudah mengurus lembaga pendidikan saja lumayan pusing sekarang ada aturan SLF yang merupakan pengganti ijin mendirikan bangunan yang ribet dan butuh biaya besar,” ujarnya.

Diakui Choiron, lembaga pendidikan ini tidak bisa mengelak jika memang aturan mengharuskan mengurus izin tersebut. Namun ia berharap kepada wakil rakyat bisa difasilitasi, khususnya teknis dan pembiayaan.

“Dewan bisa mendesak pemerintah daerah yang sedang merumuskan peraturan bupati untuk memberikan solusi dan membantu pengelola pendidikan di Kendal,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kendal, Anang Widiasmoro mengatakan, pengurusan PBG dan SLF masih menunggu peraturan Bupati. Dalam peraturan itu, terangnya, akan diatur pengelompokan bangunan apakah termasuk dalam kategori sederhana atau tidak sederhana.

“Nantinya kategori bangunan sederhana hanya cukup melalui tim yang ada sehingga memangkas anggaran. Nanti dituangkan dalam Perbup tapi masih menunggu perda bangunan dan gedung yang masih dalam pembahasan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal Sugiono, akan mengupayakan penganggaran di setiap organisasi perangkat daerah yang bersinggungan dengan perizinan tersebut.

“Kita upayakan ada alokasikan anggaran untuk membantu pengurusan jasa konsultan yang dikeluhkan karena biaya tinggi,” katanya. (adv/lid)