Terjerat Kasus Korupsi, Kajari Jebloskan Mantan Kades Kalibeluk Batang ke Lapas IIB Batang

oleh -
Tersangka MK dinaikan mobil tahanan Kejari Batang untuk dibawa ke Lapas Kelas IIB Batang.

BATANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang menjebloskan mantan Kepala Desa (Kades) Kalibeluk, Kecamatan Warungasem berinisal MK ke sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) setempat.

MK dijebloskan ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara mencapai Rp658.558.000.

MK diduga telah melakukan korupsi uang Pembelian Tanah Pengganti Kas Desa Kalibeluk yang Terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol tahun 2017 dan Interchange Kota Pekalongan tahun 2018.

“Tersangka sendiri sebelumnya sudah menjalani pidana penjara dalam kasus penggelapan selama 2 tahun 8 bulan. Dan kini MK kembali harus menjalani masa penahanan dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukanya pada tahun 2017 sampai 2018,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang, Mukharom pada awak media, Rabu (23/11).

Kajari menjelaskan, untuk kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh MK sendiri berawal pada 2016 saat Pemerintah Desa Kalibeluk mendapat dana tukar menukar tanah kas desa sebesar Rp63.127.680. berasal dari Badan Layanan Umum –Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) Kementerian PUPR. Dana tersebut untuk mengganti tanah Bengkok Polisi Desa seluas 75 m2, yang terkena proyek pembangunan jalan tol Batang-Semarang.

Selanjutnya pada 2016 Pemerintah Desa Kalibeluk juga mendapat dana tukar menukar tanah kas desa sebesar Rp589.588.000. Dana itu dari BLU-BPJT PT. Pemalang Batang Tol Road/PT.PBTR untuk tanah Bengkok Kadus I (Sicatur Timur) seluas 1.147 m2 yang terkena proyek pembangunan jalan tol Batang-Semarang.

Pada  2018 Pemerintah Desa Kalibeluk kembali mendapat dana tukar menukar tanah kas desa sebesar Rp584.315.000. Dana itu dari Pemerintah Kota Pekalongan untuk tanah kas desa seluas 408 m2 yang terkena proyek pembangunan Interchange Jalan Tol.

“Tersangka MK pada tahun 2017 dan tahun 2018 memproses pembelian pengganti tanah kas desa tanpa melibatkan Panitia TM TKD (Tukar Menukar Tanah Kas Desa),  Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dengan cara membuat kwitansi fiktif seolah-olah nilai pembelian tanah sesuai atau sama dengan nilai pengadaan tanah dan operasional pengadaan tanah,” jelas Mukharom.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kejari Batang menemukan selisih nilai tanah tukar guling dengan dana pengganti untuk tol. Selisih uang itulah yang diambil dan dinikmati oleh tersangka MK secara pribadi.

Atas perbuatannya itu, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1)  Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan atas Undang-undang Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya maksimal 20 tahun,” jelasnya.

“Untuk 20 hari ke depan, tersangka MK  dititipkan di Lapas Kelas IIB Batang,” tutup Kajari.