Tunggakan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Batang Capai Rp33 Miliar

oleh -
PENJELASAN - Kepala BPKPAD Batang, Sri Purwaningsih, saat menjelaskan realisasi PAD semester I tahun 2022, kemarin.

BATANG – Jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) warga Kabupaten Batang hingga saat ini mencapai Rp 33,1 miliar. Tunggakan tersebut muncul akibat beberapa faktor, salah satunya dipakai oleh perangkat desa.

“Besaran tunggakan itu merupakan akumulasi sejak tahun 2002 hingga 2022, dengan total keseluruhan Rp35,2 miliar dan baru terbayar Rp2,1 miliar,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, Selasa 22 November 2022.

Sri Purwaningsih menjelaskan, penyebab terjadinya tunggakan PBB sendiri terjadi akibat beberapa faktor. Yaiu data ganda, tidak ada tanah tapi ada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan juga uang yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak dipakai oleh oknum perangkat desa atau tidak disetorkan.

“Selain itu juga bisa akibat wajib pajak meninggal dan tidak ada ahli waris. Hal-hal itulah yang membuat tunggakan PBB di Kabupaten Batang cukup besar,” kata wanita yang akrab di panggil Bu Pur ini.

Terkait tunggakan PBB tersebut, pihak BPKAD telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya sudah menyusun langkah untuk menyelesaikan tunggakan PBB itu.

Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD,  Anisah, mengakui adanya kasus perangkat desa yang menyimpan, bahkan memakai uang pajak tersebut. Warga sudah membayar ke pemerintah desa, namun tidak disetorkan.

“Beberapa waktu terakhir ada sejumlah pemerintah desa yang mendatangi kantor BPKAD untuk menyetorkan uang PBB. Dan ternyata ada yang beberapa tahun baru disetorkan, bahkan saya lihat ada yang setorannya numpuk sampai 10 tahun,” jelas Annisa.

Untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi, pihaknya akan menyertakan keterangan piutang PBB dalam SPPT. Sehingga wajib pajak akan tahu tunggakanya.

“Dengan begitu perangkat desa tidak akan bisa main-main, karena wajib pajak akan mengetahui data yang sebenarnya. Sehingga jika dia sudah membayar, dan ternyata masih muncul tagihan, maka bisa langsung mengkonfirmasi ke pihak desa yang melakukan penagihan,” beber Annisa.

Terkait  upaya terdekat mengurangi tunggakan PBB, pihak BPKAD akan melakukan penghapusan pembukuan dari 2002 hingga 2022. Saat ini, pihaknya sedang melakukan konfirmasi data pembayaran PBB dari pemerintah  kecamatan  dan desa.

“Hasil rekap itu nanti kami ajukan apakah bisa penghapusan mutlak atau tidak. Jika tidak bisa maka penghapusan hanya laporan keuangan tapi tidak menghapus hak menagih,”ucapnya.

Ia menyebutkan konfirmasi data berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP). Melalui NOP akan bisa dikonfirmasi langsung apakah wajib pajak sudah bayar atau belum.

Lalu, jika pihaknya bisa mengonfirmasi kondisi wajib pajak. Jika sudah meninggal maka bisa penghapusan mutlak bisa diajukan.

“Kalau nilai penghapusan pembukuan nilainya bisa mencapai Rp 7,5 miliar,” tandas Annisa. (don)