Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Digedok

oleh -
RAPAT PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Batang dengan agenda persetujuan bersama DPRD dan Bupati Batang terhadap Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (21/11/2022).

BATANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendapat persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Batang dan Bupati Batang. Hal itu terungkap dalam gelaran Rapat Paripurna DPRD pada, Senin (21/11/2022).

Ketua DPRD Batang, Maulana Yusup mengatakan, bahwa Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah itu telah melalui proses pembahasan dalam pembicaraan tingkat I.

“Pada pembicaraan tingkat I telah menghasilkan kesepakatan bersama atas materi muatan Raperda yang diajukan oleh bupati. Untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna hari ini,” ucap Yusup.

Sementara itu, Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki menjelaskan, bahwa Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

“Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disusun ini merupakan penyesuaian terhadap substansi materi regulasi dari pusat yang mengalami penyempurnaan, sebagai upaya perbaikan terus menerus atas sistem pengelolaan keuangan daerah dengan harapan pengelolaan keuangan semakin efisien, efektif dan dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, serta dapat menyajikan data secara cepat dan akurat,” katanya.