Tuntut Kenaikan Upah 2023 Sebesar 13 Persen, Ratusan Buruh Gruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah

oleh -
Kalangan buruh di Jawa Tengah berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 13 persen. (ANTARA/Wisnu Adhi)

SEMARANG – Para buruh di Jawa Tengah menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Ipah Miinimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 naik sebesar 13 persen.

Untuk memperjuangkan tuntutan tersebut, Senin 21 November 2022, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Tengah menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (21/11).

Baca juga : Data Sementara: Korban Meninggal Akibat Gempa Cianjur 56 Orang, 40 Diantaranya Anak-anak

Menurut para buruh, tuntutan kenaikan upah tersebut didasari pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

“Pertumbuhan ekonomi 5,37 persen sedangkan inflasi mencapai 6,40 perser, sehingga wajar kami minta upah tahun depan 13 persen,” ujarnya Ketua DPD SPN Jawa Tengah Sutarjo.

Suband, seorang buruh asal Jepara menyampaikan bahwa tuntutan kenaikan 13 persen tersebut didasai ada dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memengaruhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami mintanya naik 13 persen. Ini ada dampak kenaikan harga BBM, kalau di bawah itu kami minim sekali,” kata Subandi.

Menurut dia, tuntutan itu harus dipenuhi karena UMK 2022 hanya naik sedikit dari UMK 2021.

“Naiknya sedikit, tak sebanding dengan harga-harga kebutuhan pokok yang makin naik,” jelasnya.

Setelah berorasi di depan kantor Gubernur Jateng, sekitar 13 orang perwakilan buruh diterima Kepala Kesbangpol Jateng Khaerudin untuk beraudiensi.

Khaerudin mengatakan bahwa sebelum buruh menyampaikan tuntutannya, Pemprov Jateng sudah mengirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan terkait tuntutan buruh, termasuk tuntutan kenaikan 13 persen.

“Sebelum menyampaikan usulan itu, Bapak Gubernur sudah sampaikan ke Menaker,” kata Khaerudin.

Dia mengatakan Menaker sudah keluarkan peraturan yang nanti akan menjadi guidance dalam hitung UMK 2023. Kepala daerah tidak boleh ambil kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang di pusat.

“Perhitungan dengan formula akan dilakukan dewan pengupahan, ada buruh, pengusaha, pemerintah,” katanya.

Ketika para buruh berunjuk rasa, tampak berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Jutaan Buruh Jomblo Karena Upah Murah Takut Nikah”, “Cendol Dawet 500an, Aturan Ruwet Kami Turun Ke Jalan”, dan ‚ÄúDemi Rakyat Aku Rela Skincareku Ambyar”. (antara/jpnn)