Krusial, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Jadi Prioritas

oleh -
RAPAT - Bapemperda DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat bersama sejumlah OPD membahas Raperda yang akan dibahas di tahun 2023.

KOTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat bersama lima OPD terkait yang mengusulkan Raperda di 2023.

Kelima OPD tersebut yaitu BPKAD mengusulkan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DPMPTSP tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu, DLH terkait Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dishub mengajukan perubahan Perda 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Sementara itu, Dindagkop mengajukan tiga Raperda yakni Raperda Tanda Daftar Gudang, Raperda Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Swalayan, serta Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Pekalongan, Makmur Sofyan Mustofa menyatakan, dari daftar Raperda tersebut bahwa Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan sesuatu pembahasan yang cukup penting. Tentunya dengan tidak mengesampingkan Raperda lainnya. Walaupun telah diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), lanjut dia, Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih perlu diatur lebih lanjut melalui Perda.

“Sebenarnya semua Raperda yang diajukan telah diatur melalui Perda-Perda yang ada sebelumnya. Namun dengan adanya UU Cipta Kerja dari pemerintah pusat dan kondisi terbaru yang ada, maka semua aturan turunan di bawahnya harus mengikuti. Untuk itu memang perlu penyesuaian dengan pengajuan Raperda baru,” tuturnya dalam Rapat Bapemperda, di Ruang Rapat Komisi A, Senin (7/11/2022).

Sementara Anggota Bapemperda, Gumelar menambahkan, usulan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tergolong krusial karena akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Pekalongan. Dalam UU HKPD diterangkan bahwa Pemda harus sudah membentuk Perda turunan untuk aturan pelaksanaannya, sedangkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan sudah tidak berlaku.