Lapas Pekalongan Ikuti Sosialisasi Layanan Pengaduan oleh Ditkamtib Kemenkumham

by -
Koordinator Kepatuhan Internal dan Evaluasi Direktorat Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Drs Indra Sofyan menyampaikan materi dalam acara sosialisasi Layanan Pengaduan di aula Lapas Pekalongan, Kamis (22/9/2022). Wahyu Hidayat

KOTA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekalongan mengikuti acara sosialisasi Layanan Pengaduan oleh tim Direktorat Keamanan dan Ketertiban (Ditkamtib) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen Pas Kemenkumham), bertempat di aula lapas setempat, Kamis (22/9/2022).

Selain diikuti jajaran pegawai Lapas Pekalongan, sosialisasi ini diikuti pula Kepala dan perwakilan Pegawai Rutan Kelas IIA Pekalongan, Petugas Rutan Kelas IIB Pemalang, serta dua orang perwakilan WBP yang merupakan perwakilan Blok Hunian di Lapas Pekalongan. Turut hadir diantaranya, Plh Kalapas Kelas IIA Pekalongan, Kelas IIA Pekalongan, dan Karutan Kelas IIB Pemalang.

Sosialisasi ini membahas tentang latar belakang perlunya Pelayanan Pengaduan untuk masyarakat di masing-masing Lapas maupun Rutan, kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan untuk sebuah Unit Layanan Pengaduan (ULP), prosedur, kewenangan pelayanan pengaduan, sampai bagaimana cara atau mekanisme menindaklanjuti adanya pengaduan dari masyarakat.

Plh Kepala Lapas Pekalongan, Hariyadi menyampaikan tentang apresiasi terhadap Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI yang telah melaksanakan sosialisasi ini. Dia berpesan agar dalam sosialisasi ini petugas mendapat wawasan dan kepekaan khususnya dalam penanganan pengaduan masalah yang ada di Lapas menindaklanjuti isu negatif dengan upaya mitigasi.
“Tiap pengaduan wajib kita jadikan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan dan pengambilan kebijakan,” ungkapnya.

Hadir sebagai pemateri, Drs Indra Sofyan selaku Koordinator Kepatuhan Internal dan Evaluasi Direktorat Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI.

Dalam paparannya, Indra menegaskan bahwa pelayanan pengaduan harus responsif, komprehensif, dan akuntabel. “Semua pengaduan dari masyarakat harus ditindaklanjuti,” katanya.

Indra menjelaskan, dilihat dari latar belakangnya, pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara. Terutama dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya. (way)