Keberpihakan KITB pada Warga dan Pengusaha Lokal Jadi Sorotan DPRD Kabupaten Batang

oleh -
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup.

BATANG – Keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) diharapkan bisa benar-benar membawa manfaat bagi warga masyarakat maupun dunia usaha di Kabupaten Batang.

Karena itulah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mendesak agar ada keberpihakan dari pihak manajemen kawasan yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu pada warga sekitar dan juga pengusaha maupun investor lokal.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup menegaskan, pihak dewan meminta agar manajemen KITB bisa mewujudkan keberpihakannya pada pengusaha maupun investor lokal.

“Keberpihakan KITB pada pengusaha ataupun investor lokal ini menjadi salah satu perhatian khusus di DPRD Batang. Karena banyak sekali pengusaha lokal Batang yang mengadu ke DPRD,” ungkap Ketua DPRD Batang, Maulana Yusup ketika ditemui di SMK Sekar Bumi Nusantara, Kecamatan Gringsing, Kabupaten  Batang, Senin (15/08/2022).

Selaku ketua dewan, pihaknya mengakui hingga saat ini belum punya akses yang begitu luas ke KITB. Alasannya karena KITB merupakan proyek strategis nasional atau PSN. Sehingga segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat.

Ketua Komisi C DPRD Batang Tofani Dwi Arieyanto ketika ditemui di tempat yang sama menegaskan, bahwa sudah saatnya KITB menunjukkan komitmen pada kearifan lokal. Mengingat sebelumnya komitmen itu sudah berulangkali disampaikan manajemen KITB hingga Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

“Untuk tenaga kerja lokal harus jadi prioritas penyerapan tenaga kerja, karena itu kami mendukung langkah pihak KITB yang memberikan pelatihan bahasa Inggris bagi siswa SMA/SMK sederajat di Kabupaten Batang. Selain itu, pengusaha atau investor lokal juga jangan sampai dilupakan. Mereka harus diberikan akses seluas-luasnya untuk bisa merasakan manfaat keberadaan KITB ini,” jelas Tofani Dwi.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP tu menegaskan, warga maupun pengusaha lokal jangan sampai hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itulah, pihak KITB harus bisa menunjukan komitmen untuk berpihak pada warga dan pengusaha lokal.

Tofani juga menyinggung tentang adanya pemberitaan terkait nasib investor lokal yang mempertanyakan kelanjutan dari investasi yang ditanamkan olehnya di KITB. “Jangan sampai persoalan itu berlarut-larut. Pihak KITB harus bisa membuktikan keberpihakan pada pengusaha lokal, dan supaya hal itu tidak menjadi preseden buruk ke depannya,” tandasnya.

Sebelumnya memang sempat mencuat adanya seorang investor lokal yang menagih komitmen dan juga itikad baik dari pihak Manajemen Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang terkait nasib investasi yang sudah dilakukan.

Pasalnya, pihak Manajemen KIT Batang dianggap hingga kini tidak juga kunjung menyelesaikan kewajiban yang telah mereka janjikan terkait nasib investasi resto yang telah dibangun oleh pihak investor. Padahal, pihak investor sudah mengeluarkan dana mencapai milyaran rupiah.

“Kami berinvestasi dengan membangun resto. Namun setelah bangunan sudah jadi, dan hendak diakukan opening pada 10 Februari 2022, ternyata manajemen KITB pada sekitar akhir Januari minta di relokasi dengan alasan dilokasi sekarang bukan untuk lahan komersial,” ungkap Ketua Koperasi Bhakti Makmur Jaya, Juhara Sulaeman.

Bangunan yang berada di awal samping Marketing Gallery  KITB itupun kemudian dirobohkan, pihak manajemen berjanji akan membuat bangunan baru di lokasi lain selama tiga bulan. Selama itu ada pemberian dana penalti yang disepakati. Namun sampai berita ini diturunkan, bangunan baru yang dijanjikan belum selesai.

Di sisi lain,  GM Corporate Secretary PT KITB, M Burhan Murtaki menyatakan tetap berpegang pada perjanjian. Yaitu membangunkan resto di lokasi baru yang sudah disepakati dengan pihak investor.

Burhan menuturkan ada mis komunikasi terhadap informasi soal relokasi tersebut.Pihaknya menjelaskan ada Force Majeur dalam proses pembangunan kembali bangunan restoran. Yaitu, kenaikan harga material bangunan yang signifikan.

“Akibatnya, kami harus melakukan addendum atau pembaharuan kerjasama dengan penyedia saja. Hal itu yang membuat pekerjaan sementara berhenti,” tandas Burhan. (don)