Dinamika Pengawasan Pemilu Kota Pekalongan Dibukukan

oleh -
SIMBOLIS - Ketua Bawaslu, Sugiharto menyerahkan secara simbolis buku kepada mantan anggota Panwaslu, Listyo Budi Santoso.

Dia juga menceritakan bagaimana pidana tentang money politic belum jelas dasar hukumnya. Sehingga saat itu, Panwaslu memilih banyak melakukan pencegahan. “Salah satunya kami amankan beras satu doplak (mobil pick-up) sebelum dibagikan. Jadi kami amankan dulu agar hari H tidak ada pembagian. Selesai Pemilu kami kembalikan lagi berasnya,” tambahnya.

Sementara Aris Nur Khamidi mengisahkan bagaimana perjalanan mengawasi Pilkada pada 2005 dan 2010. Pada Pilkada 2005 yang merupakan Pilkada langsung yang pertama kali, Kota Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian bagi para pengamat politik. Sebab saat itu Kota Pekalongan terkenal dengan sumbu pendek.

“Tapi alhamdulillah pelaksanaan bisa sukses. Tapi realita di lapangan, banyak sekali terjadi praktik money politic meskipun tidak ada yang sampai masuk pemberkasan. Kemudian yang lain terkait APK di mana muncul sangat banyak sekali di pintu-pintu ruko dan toko. Ini mungkin karena euforia Pilkada pertama,” katanya.

Aris melanjutkan, kondisi yang tak kalah panas terjadi pada Pilkada 2010. Saat itu di Kota Pekalongan terjadi kondisi hanya satu calon yang mendaftar saat itu belum ada dasar hukum mengenai calon tunggal. Bahkan hingga dilakukan perpanjangan pendaftaran, belum juga muncul calon lain. Baru saat perpanjangan pendaftaran yang kedua muncul satu calon lain dari independen. “Saat ada calon independen, juga muncul masalah. Calon yang maju dilaporkan menggunakan tanda tangan palsu,” tambah Aris.

Tak cukup disitu, Kantor Panwaslu juga sempat didatangi puluhan orang yang membawa serta uang dan orang yang diduga pelaku money politic untuk dilaporkan. Usai Pilkada, uang yang dilaporkan menumpuk di Kantor Panwaslu dan itu menjadi permasalahan karena Panwaslu masih bersifat adhoc sehingga tugasnya selesai setelah Pemilu selesai.