Pemilu Kian Pragmatis

by -

*Ideologi Tergantikan Uang

KAJEN – Wani piro!. Lontaran itu kerap terdengar di tiap helatan Pemilu. Mulai dari Pilkada, Pileg, Pilgub, hingga Pilpres. Perhelatan Pemilu kian pragmatis. Ideologi kian terpinggirkan oleh uang dan janji politik.

“Dulu money politik belum begitu masif. Masyarakat antusias saat ada Pemilu. Yang jadi sentimen adalah ideologi. Masyarakat terkotak-kotak pada ideologi yang ditawarkan partai politik. Benturan-benturan ideologi sering terjadi. Itu saya rasakan sampai Pemilu tahun 2004,” ungkap Achmad Irwan Hamzani, mantan anggota pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan tahun 2015, saat Launching dan Bedah Buku Sejarah Pengawas Pemilu di Bawaslu Kabupaten Pekalongan, kemarin siang.
Sejak Pemilu 2004, kata dia, nilai ideologi itu mulai pudar. Iming-iming janji atau diberi sesuatu lebih diminati. Partai berbeda ideologi pun saat ini bisa bersatu.

“Apa yang bisa mempertemukan (partai berbeda ideologi)?. Uang.
Kedepan trennya akan seperti itu. Ideologi tergantikan dengan uang,” ujar dia.

“Kita akan memilih berdasarkan ideologi apakah uang?. Jika biaya politik semakin besar. Konsekuensinya korupsi besar juga,” tandasnya.

Hal senada disampaikan mantan anggota Panwaslu tahun 2011, M Nasir. Meski prihatin dengan kondisi Pemilu saat ini, ia mengakui perubahan ideologi ke pragmatis ada sisi positifnya juga. Yakni fanatisme kepada partai atau calon agak kurang. Karena fanatisme berlebihan, potensi konflik besar pula.

“Saat ini memang terjadi perubahan sosial. Semuanya serba uang. ‘Ora ngurus partai, ora ngurus calon’. Wani piro!. Ya tak pilih. Memprihatinkan juga,” ungkapnya.

Dulu, saat ikatan ideologi kuat, masyarakat rela rogoh modal sendiri saat Pemilu. Itu dampak positifnya. Meskipun fanatisme yang berlebihan perlu dikawal.

“Dukungannya riil karena hati nurani, bukan karena janji atau uang. Pemerintah lebih bagus. Kontrol dari masyarakat lebih kuat,” katanya.

Ia mengaku mengalami Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999. Pemilu di rentang itu masih ideologis semua. “Misal partai yang usung nasionalisme itu yang dijual. Partai berbasis agama ya yang dijual itu.

Fanatisme berlebihan terjadi tapi pengalaman kita masih bisa direduksi. Masih bisa dikendalikan,” tandasnya.

Setelah era itu, lanjut dia, ideologi tak lagi jadi ikatan kuat partai atau calon. “Saya prihatin. Semuanya diukur dengan uang. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Itu mulai tahun 2004. Pemilu 2009 ke sini semakin kuat pragmatisnya. Ada uang. Wani piro,” ujar dia.

“Saya tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin ahli-ahli sosiologi kita bisa bicara. Bangsa ini mau dibawa kemana. Mudah-mudahan akan ada perubahan. Nilai-nilai idealisme sedikit bisa ditumbuhkan kembali,” tandas Nasir.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Wahyudi Sutrisno, mengatakan, launching buku berjudul Catatan Sejarah Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan Era 2004 – 2025 merupakan rangkaian acara peringatan ulang tahun Bawaslu kabupaten/kota yang dirayakan tanggal 15 Agustus. “Sebelum launching buku ini, kita sudah launching film iklan layanan masyarakat yang judulnya Ambyar. Ini bisa disaksikan di youtube channelnya Bawaslu Kabupaten Pekalongan,” kata dia.

Kenapa ambil tema sejarah?. Karena dokumentasi pengawasan Pemilu di Kabupaten Pekalongan masih minim sekali. “Terbukti kita mengalami kesulitan mencari data-data pengawasan dari tahun 2004 sampai 2022. Karena dokumentasinya terbatas. Akhirnya kita menggali dokumen-dokumen itu melalui wawancara langsung dengan para pelaku sejarah pengawas Pemilu,” katanya. (had)