Tenaga Non ASN Ketar Ketir

by -

**Imbas SE MenPAN tentang Penghapusan Tenaga Honorer

KAJEN – Ribuan pegawai non aparatur sipil negara (non ASN) di Kabupaten Pekalongan ketar ketir atas nasib mereka. Kekhawatiran itu muncul paska keluarnya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, per tanggal 31 Mei 2022. Dalam SE MenPAN-RB itu disebut, pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK, dan outsourcing.

“Ada surat edaran MenPan tanggal 31 Mei 2022. SE ini menindaklanjuti PP Nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Di pasal 99, ada warning setelah 5 tahun dari 2018 itu sudah tidak ada tenaga honorer. Yang ada hanya ASN plus tenaga outsourcing,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan Wiryo Santoso melalui Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Rokhmawan, kemarin.

“Semacam wiyata bakti dan sejenisnya itu kan berarti tidak diakui oleh pemerintah dalam hal ini BKN. Akhirnya ditindaklanjuti lagi dengan surat 22 Juli kemarin, agar pemkab membuat atau memetakan jumlah non ASN di Kabupaten Pekalongan,” lanjut dia.

Dikatakan, banyak sekali jenis-jenis kepegawaian non ASN. Ada BOK punya pemerintah pusat yang didrop untuk Dinas Kesehatan, ada sekitar 99 PTT, guru wiyata bakti, supporting staf, ada pula tenaga BLUD, dan lainnya.

“Kita juga inventarisir tenaga BLUD. Karena itu non ASN juga. Walaupun itu kewenangan masing-masing RSUD. Tapi tetap kita inventarisir untuk pendataan,” katanya.

Dikatakan, tahapan pendataan pegawai non ASN itu sesuai arahan dari pusat. Untuk kelanjutannya, pemda masih menunggu petunjuk lebih lanjut.

“Itu sifatnya instruksional dari pusat. Kita juga sudah melakukan berbagai upaya. Kita menyurati ke KemenPAN tembusi ke BKN. Kita sifatnya memberikan informasi kondisi non ASN itu. Artinya biar pusat juga tahu keberadaan mereka,” ungkapnya.

Dikatakan, keberadaan pegawai non ASN itu sangat dibutuhkan. ASN di Kabupaten Pekalongan hanya sekitar 9 ribu. Kebutuhan riil sekitar 13 ribu.

“Belum tiap tahun ada yang meninggal, pensiun, dan mutasi. Jika SE MenPAN itu diterapkan saklek, kasihan mereka. Itu perlu dicarikan solusi terbaik. Rata-rata masa kerjanya sudah lebih dari cukup. PTT sendiri, misalnya, mereka sudah ngabdi sejak tahun 2005,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar, mengatakan, untuk tenaga guru akan diusulkan melalui formasi P3K. Total usulan formasi di tahun 2023 sebanyak 457.

“Diusulkan di tahun 2022 ini untuk formasi di tahun 2023. Sudah masuk tahap 1 dan 2 sebanyak 1104 P3K. Sudah masuk. Jadi sudah terima SK tahap 1 dan 2. Tahap tiga ini Insya Allah kita usulkan di formasi 2023 jumlahnya 457. Ini tinggal nunggu kebijakan dari pusat,” ujar Sekda.

Untuk pegawai non ASN dari tenaga kesehatan total ada 508. Itu sudah masuk di database sistem informasi kesehatan di Kementerian Kesehatan.

“Jumlahnya 508. Itu ada di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kraton, Rumah Sakit Kajen. Kita juga sedang mengkomunikasikan dengan KemenPAN dan Kementerian Kesehatan. Apakah ini melalui formasi P3K atau apa. Ini yang harus kita hitung kondisi fiskal anggaran. Karena P3K dibiayai oleh pemerintah daerah,” tandasnya.

Ada pula tenaga administrasi dan tenaga teknis. Selama ini mereka dibiayai oleh BOS dan APBD. Jumlahnya ada 1252 orang.
“Kita harus perhitungkan dengan kondisi fiskal kita. P3K kan juga jadi beban daerah,” katanya. (had)