Berkas Kasus Dugaan Tagihan Fiktif di Pelabuhan PLTU Batang Dinyatakan Lengkap dan Segera Disidangkan

by -
Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Ahmad Masdar Tohari. istimewa

PEKALONGAN – Berkas penyidikan kasus dugaan tagihan fiktif layanan kapal di pelabuhan khusus PLTU Batang dari penyidik Polres Pekalongan Kota sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri setempat.

Selanjutnya pihak kepolisian kini menunggu kesiapan pihak kejaksaan untuk proses pelimpahan tahap kedua.

“Untuk berkas penyidikan kasus tagihan fiktif dengan tersangka karyawan PT Aquila Transindo Utama sudah P21 oleh pihak kejaksaan. Saat ini kami tinggal menunggu pelimpahan tahap 2,” ungkap Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Ahmad Masdar Tohari pada awak media di kantormya, Senin (8/8).

Kasat Reskrim mengungkapkan, untuk pelimpahan tahap 2, pihaknya menunggu kesiapan jaksa untuk menerima tersangka dan barang bukti. Pihaknya juga sudah melengkapi permintaan jaksa pada saat berkas masih P-19.

“Pihak kejaksaan sebelumnya meminta ada penambahan keteranga  seorang saksi, dan sudah kami lakukan. Setelah penambahan itu, berkasnya dinyatakan lengkap,” kata Kasat Reskrim.

Terpisah, Kasintel Kejaksaan Negeri (Kejari)Kota Pekalongan, Andritama Anasiska menyebut untuk berkas bernomor B 1055/m.3.12/eoh.1/08/2022 sudah dinyatakan P21 atau lengkap. Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik terkait penyerahan tersangka dan barang bukti.

“Langkah berikutnya adalah membentuk tim jaksa penuntut umum dan rencana dakwaan, untuk kelengkapan administrasi. Kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan menunggu jadwal persidangan,” jelas Andritama.

Kuasa hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, M Zainudin ketika diminta tanggapan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Lolres Pekalongan Kota dan kejari Kota Pekalongan. Pihaknya berharap perkara tersebut bisa segera disidangkan.

“Proses hukum terhadap dugaan tagihan fiktif ini merupakan pintu masuk dugaan mafia Pelabuhan di PLTU Batang. Saya harap dari kepolisian atau kejaksaan terus mengejar aktor intelektual di balik semua ini. Karena yang jadi tersangka saat ini hanya staf biasa,” beber Zainudin.

Zainudin menambahkan, terkait kasus dugaan Mafia pelabuhan sendiri, pihaknya sudah melaporkannya hingga ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.  Hal itu sesuai dengan sikap presiden yang ingin memberantas mafia pelabuhan.

“Kita juga sudah konsultasi ke KPK agar kasus dugaan Mafia pelabuhan di Batang ini bisa diusut tuntas,” tandas Zainudin. (don)