Bantah Aduan Adanya Dugaan Mafia Pelabuhan, Begini Penjelasan Pengelola Pelabuhan Khusus PLTU Batang

by
Direktur PT Aquila Transindo Utama, M Rondhi (tengah) didampingi dua penasehat hukumnya saat memberikan keterangan pada awak media.

BATANG – Aduan terkait adanya dugaan praktik mafia pelabuhan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh penasehat hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, mendapat bantahan dari pihak pengelola Pelabuhan Khusus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang.

Melalui dua kuasa hukumnya, pihak PT Aquila Transindo Utama selaku pengelola pelabuhan khusus menegaskan, bahwa beberapa hal yang disebutkan dalam aduan merupakan sesuatu yang tidak benar. “Kami tegaskan disini bahwa aduan terkait dugaan adanya mafia pelabuhan, tidaklah benar adanya. Dan jika diadukan ke KPK, apakah ada kerugian negara yang ditimbulkan, karena PT Aquila adalah swasta murni,” tegas Sefrin Ibnu W dari LBH Tajam selaku kuasa hukum, ketika ditemui di kantor PT Aquila Transindo Utama, Selasa (19/07/2022).

Ibnu menjelaskan, terkait dugaan adanya monopoli, pihaknya menyebut sangatlah mengada-ada. Karena di pelabuhan khusus PLTU Batang memang hanya ada satu pengelola. “PT Aquila itu sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) secara sah ditunjuk oleh negara dalam hal ini Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kemenhub untuk mengatur wilayah pelabuhan terminal khusus. Dan dalam pelabuhan terminal khusus wajib tunda dan pandu, hanya ada satu pengelola. Jadi jelas tidak ada monopoli,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk keberadaan kapal tunda dan pandu sendiri, PT Aquila menegaskan saat ini memiliki 4 unit. Yaitu satu kapal tunda dan tiga kapal pandu, dan jumlah tersebut dianggap sudah memadai untuk melayani jasa tunda dan pandu di pelabuhan khusus.

“Klien kami siap menunjukkan layanan yang diberikan. Dan kalau ada pihak yang menyatakan tidak ada pelayanan, itu karena mereka main slonong boy, keluar masuk seenaknya sendiri. Sedangkan mereka sudah tercatat keluar masuk, sehingga dilakukan penagihan dan sesuai Undang-undang,” beber Ibnu.

Oktorian Sitepu dari kantor hukum Oktorian Sitepu and Partners menambahkan, ketika yang dilaporkan itu monopoli dan pelayanan, itu bukanlah ranah KPK, tapi instansi yang lain.

“Jika dikatakan itu tagihan fiktif, kita siap untuk membuktikan itu bukan tagihan fiktif. Sedangkan terkait aduan ke KPK, tunggu saja langkah-langkah yang akan kami lakukan,” tandas Oktorian Sitepu. (don)