Dugaan Mafia Pelabuhan di Batang Diadukan ke KPK

by
Penasehat hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, M Zaenudin berada di Gedung KPK Jakarta usai memberikan informasi terkait dugaan Mafia pelabuhan di Batang. istimewa

BATANG – Kasus dugaan adanya mafia pelabuhan yang terjadi di Kabupaten Batang diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengaduan tersebut didasari adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat ulah dari mafia tersebut.

“Kami mewakili klien kami PT Sparta Putra Adhyaksa sudah ke Jakarta pada Kamis (14/07/2022) atau kemarin untuk menginformasikan ke KPK terkait adanya dugaan mafia pelabuhan di Kabupaten Batang, khususnya di Pelabuhan Khusus Wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang,” ungkap Kuasa hukum PT Sparta Putra Adhyaksa, M Zaenudin ketika di hubungi melalui telpon, Jumat (15/07/2022).

PT Sparta Putra Adhyaksa merupakan perusahaan milik Didik Pramono yang bergerak di bidang keagenan kapal Niaga dan menyediakan jasa pelayanan kapal di pelabuhan.

Zeinudin menjelaskan, salah satu bentuk dugaan mafia pelabuhan yang diinformasikan pihaknya adalah adanya dugaan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pelabuhan Batang.

Selain itu, juga adanya dugaan tidak adanya pelayanan jasa pandu dan tunda terhadap kapal-kapal yang keluar masuk di pelabuhan PLTU Batang oleh pihak BUP.

“Akibat tidak adanya pelayanan jasa pandu dan tunda tersebut sangat merugikan pemilik kapal dan juga jasa pengguna. Karena itulah, kami datang ke KPK untuk mencari keadilan agar apa yang terjadi di pelabuhan khusus PLTU Batang itu bisa terbongkar dan terang benderang kondisi yang sebenarnya,” jelas Zainudin.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk melengkapi laporanya tersebut, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti dan juga dokumen pendukung yang diperlukan. “Pihak KPK sendiri menyatakan siap menindak lanjuti informasi kami, terkait adanya dugaan mafia pelabuhan di Kabupaten Batang,” lanjut Zainuddin.

Zainuddin berharap informasi yang disampaikan ke KPK bisa menjadi pembuka dan pintu masuk adanya dugaan oknum pejabat maupun pengusaha yang bermain di pelabuhan khusus PLTU Batang.

“Informasi dari kami ini diharapkan bisa menjadi pintu masuk adanya dugaan mafia pelabuhan di Kabupaten Batang, khususnya pelabuhan khusus PLTU. Dan harapan kami juga KPK maupun instansi penegak hukum lainnya bisa mengungkap adanya dugaan mafia pelabuhan tersebut,” beber Zaenudin.

Terkait kasus di pelabuhan khusus PLTU Batang ini sebelumnya sempat mencuat adanya kasus dugaan tagihan fiktif dengan kerugian ratusan juta rupiah.

Tagihan fiktif yang dimaksud adalah tentang jasa pelayanan pemanduan dan tunda kapal di Pelabuhan PLTU Batang. Bahkan seorang karyawan BUP berinisial RY oleh penyidik Satreskrim Polres Pekalongan Kota sudah ditetapkan sebagai tersangka. (don)