Lahan Pasar Banjarsari Siap Dibangun

by
Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid.

*Perjanjian dengan PT DISC Sudah Clear

KOTA – Persoalan lahan Pasar Banjarsari kini sudah terselesaikan. Perjanjian kontrak dengan PT Dian Insan Sarana Cipta (DISC) yang sebelumnya memegang hak sebagian lahan hingga tahun 2032, sudah dinyatakan selesai.

Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid. Aaf, sapaan akrabnya menegaskan, dengan sudah selesainya masalah tersebut maka Pasar Banjarsari siap dibangun. Pemerintah Kota Pekalongan telah mengajukan anggaran pembangunan Pasar Banjarsari ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan sebesar Rp173 miliar. Nilai itu sesuai dengan rancangan Detail Engineering Design (DED) dengan rencana pembangunan pasar dengan standar SNI untuk 3.757 pedagang.

“Tetapi semuanya usaha kita untuk mengajukan anggaran ke Pemerintah Pusat juga masih berjalan. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan untuk anggaran Pemerintah Pusat tahun 2023 dan kita akan mengadakan doa bersama atau istighosah, karena ini sudah bukan lagi di tangan Pemkot. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin, nanti penentunya untuk pembangunan Pasar Banjarsari sudah di tangan Pemerintah Pusat. Kita istighosah dengan para pedagang supaya proses ini dilancarkan,” katanya.

Wali Kota menjelaskan, terkait dengan PT DISC pihaknya masih mengkomunikasikan kembali dan akan dibuat perjanjian baru berupa hak pengelolaan parkir maupun pengelolaan usaha lain di kawasan tersebut. “Namun yang terpenting perjanjian dengan PT Disk yang sampai tahun 2032 ini sudah clear, dan posisi Pasar Banjarsari sudah siap dibangun,“ tambahnya.

Seperti diketahui, selama ini rencana pembangunan Pasar Banjarsari terganjal aset gedung eks mal yang berdiri di area pasar. Bangunan tersebut milik PT DISC. Kawasan Pasar Banjarsari sendiri memiliki luas 13 ribu meter persegi. Sementara PT DISC menguasai lahan seluas 3.900 meter persegi, dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB).

Status tersebut kemudian dikembangkan dengan hak pengelolaan (HPL) hingga tahun 2032. Pemkot pun terus berupaya melakukan mediasi dengan PT DISC dan mencari solusi untuk merealisasikan program pembangunan pasar tersebut. Salah satunya menutup kerugian PT DISC atas bangunan eks mal itu. Dengan solusi tersebut, kini bekas bangunan mal Borobudur sudah dirobohkan.(nul)