Rumah Penerima PKH Bakal Diberi Label

by
SAMBUTAN - Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid saat membuka kegiatan Pertemuan Catur Pilar di Aula Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2022, kemarin.

KOTA – Pemerintah Kota Pekalongan akan memberikan labelisasi di rumah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Labelisasi rumah penerima bantuan itu diberi tulisan “Kami Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial PKH, Semoga Kami Segera Terbebas dari Kemiskinan”. Label ditempatkan di tembok atau dinding bagian depan rumah. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi penerima PKH di Kota Batik tersebut sekaligus agar bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat tidak tumpang tindih.

Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa pelabelan itu disebut bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi pemberian bantuan di Kota Pekalongan agar tepat sasaran. Labelisasi tersebut tak lain untuk menghapus penerima dana sosial bagi keluarga mampu, sehingga yang bersangkutan akan memiliki rasa malu jika dilabelin miskin padahal yang sebenarnya sudah tidak lagi. Pelabelan ini sebetulnya salah satu trik untuk menghilangkan masyarakat yang mengaku-ngaku miskin hanya untuk menadapatkan bantuan. Mental ini memang harus dihilangkan, antara lain dengan pelabelan.

“Sebagai bentuk transparansi siapa-siapa penerima program PKH ini dilakukan labelisasi atau penempelan sticker pada rumah KPM, sehingga dapat menjadi informasi sekaligus kontrol sosial bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong keluarga miskin atau pra sejahtera,” ucap Aaf, sapaan akrabnya, saat membuka kegiatan Pertemuan Catur Pilar di Aula Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 2022, kemarin.

Menurutnya, pelabelan ini sebagai bentuk identifikasi kepada warga yang pra sejahtera, yang tentunya penentuan ini setelah dilakukan proses verifikasi oleh petugas. Aaf juga menekankan, tujuan pelabelan rumah warga untuk memberikan pesan moral apabila ada warga yang lebih mampu, sebaiknya warga yang mampu mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

“Bisa saja mereka memang sudah tidak layak menerima bantuan karena keadaannya sudah lebih baik, meningkat menjadi keluarga yang mampu, dan memang ada pesan moral juga dengan labelisasi yang diberikan. Memaksa keluarga yang sudah tidak layak untuk introspeksi dan merasa malu kepada keluarga yang lebih layak diberikan bantuan,” tegasnya.