DPRD Beri Lima Rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban APBD

by
TERIMA - Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid bersama Ketua DPRD, M Azmi Basyir dan Wakil Ketua DPRD Edy Supriyanto usai penandatangan nota persetujuan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan tahun 2021.

KOTA – DPRD Kota Pekalongan menerima laporan pertanggungjawaban APBD Kota Pekalongan tahun 2021. Namun DPRD memberikan lima rekomendasi terhadap laporan tersebut yang disertakan dalam lampiran Keputusan Badan Anggaran DPRD terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan tahun 2021.

Kelima rekomendasi tersebut yaitu DPRD mengapresiasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekalongan atas tercapainya opini WTP dari BPK RI. Capaian opini WTP tersebut, harus dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekalongan untuk lebih baik ke depannya khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, Badan Anggaran DPRD berharap laporan hasil pemeriksaan BPK RI dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja seluruh OPD. Kemudian untuk LHP BPK RI akan ditindakanjuti oleh komisi beserta mitra kerjanya agar ke depan kinerja Pemkot Pekalongan menjadi lebih baik lagi.

Ketiga, dalam rekomendasi LHP BPK RI terdapat kelebihan bayar dan kekurangan volume. TAPD beserta OPD terkait agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi tindak lanjut.

Keempat, terkait dengan temuan BPK RI tentang retribusi daerah agar OPD terkait segera menindaklanjuti dengan adanya data potensi pendapatan guna meningkatkan pendapatan daerah.

Kelima, terkait data sasaran keluarga miskin maka perlu perbaikan basis data secara menyeuruh, adanya validasi data secara berkala, adanya koordinasi dengan dinas terkait maupun Pemerintah Pusat.