Penghapusan Piutang Rp138 Juta Dipertanyakan

by
PERTANYAKAN - Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Musaat, mempertanyakan penghapusan piutang pajak dalam realisasi APBD tahun 2021.

*Tercatat Dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2021

KOTA – Anggota DPRD Kota Pekalongan, Musaat, mempertanyakan adanya penghapusan piutang sebesar Rp138 juta yang tercatat dalam laporan realisasi APBD tahun 2021 yang tercantum di Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan tahun 2021. Pertanyaan tersebut disampaikan Musaat saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan yang digelar Rabu (29/6/2022).

Dia mengatakan, dari laporan yang dia cermati penghapusan piutang sebesar Rp138.359.272 tersebut merupakan piutang pajak tahun 2021 yang berasal dari pajak hotel dan restoran sekitar Rp11 juta, pajak reklame sekitar Rp20 juta, pajak air bawah tanah sekitar Rp3 juta dan Pajak Bumi dan Bangunan sekitar Rp102 juta.

“Yang ingin saya tanyakan, apa dasar kebijakan dari penghapusan piutang pajak tersebut. Kami juga minta agar OPD terkait bisa mengirimkan data by name by address daftar obyek dan wajib pajak yang dihapus piutangnya,” tutur Musaat.

Data tersebut, lanjut Musaat, penting untuk menjadi bahan evaluasi ke depan terhadap kebijakan penghapusan piutang Pemkot Pekalongan. Dengan mengetahui dasar pengambilan keputusan dan pemilihan obyek maupun wajib pajak yang dihapus piutangnya, maka bisa dirumuskan skala prioritas dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya.

“Kalau ada piutang yang memang tidak bisa tertagih dan akan dihapus, bisa diarahkan kepada wajib pajak yang benar-benar dalam kondisi tidak mampu,” ujar anggota Fraksi Golkar tersebut.