Larangan Penggunaan ABT Belum Efektif

by
JAWABAN BUPATI - Pj Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, saat menyampaikan jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Batang, baru-baru ini.

*Pemkab Dorong Percepatan Air Baku

BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang mengakui belum efektifnya penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 yang melarang penggunaan air bawah tanah untuk keperluan kegiatan industri.

Hal itu diungkapkan Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki dalam menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang menyoroti masalah tersebut.

Lani mengatakan, bahwa terkait dengan larangan penggunaan air bawah tanah di wilayahnya memang belum efektif. Hal itu, kata dia, karena belum siapnya kebutuhan air permukaan.

“Ya, pada saat dilarang ekplorasi air bawah tanah untuk industri, sementara air permukaan belum siap. Sehingga ke depan akan kami dorong untuk percepatan penyiapan air baku baik dari PDAM maupun bendungan,” ujar Lani, kemarin.

Lani pun menangapi adanya sangkaan penggunaan air bawah tanah pada proses pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Ia menegaskan bahwa KITB tidak memanfaatkan air bawah tanah, melainkan air permukaan.

“Berdasarkan data perizinan air bawah tanah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, KITB tidak memiliki Izin Air Bawah Tanah. Dan setelah tim melakukan tinjauan langsung ke lapangan, bahwa KITB menggunakan air permukaan yang disalurkan melalui bendungan yang ada di KITB,” katanya.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan terus menyoal efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2019 pada pasal 128 huruf (i) yang berbunyi dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air permukaan.