Ini Dia Skenario Presidensi G20 untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Global Menurut Menko Airlangga

by -
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

JAKARTA – Tiga prioritas utama yaitu sistem kesehatan yang tangguh, transformasi ekonomi digital yang dapat menguatkan UMKM dan menata kembali arsitektur dunia yang lebih inklusif dengan cara menjamin vaksin yang lebih merata menjadi fokus Presidensi G20 Indonesia. Selain itu juga menciptakan sumbr-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Akselerasi transisi energi yang lebih ramah lingkungan menjadi “next” prioritas. Transisi energi itu harus terjangkau dari sisi pembiayaan maupu teknologi. Juga harus adil antara kepentingan negara maju dan berkembang.

Para pemimpin Negara G20 mengambil tiga topik di atas sebagai rujukan. Sudah tentu tujuannya menghasikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan, konkret dan pro rakyat. Untuk pemulihan ekonomi global, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek kerjasama ekonomi yang implementatif,” tutur Menko Airlangga Hartarto dalam Live Special TV One yang bertajuk G20 di Jakarta, Senin (27/06).

Airlangga Hartarto menjelaskan, Presidensi G20 berkepentingan mengenalkan skenario Indonesia dalam Net Zero Emission di tahun 2060. Ini sangat terkait dengan transisi energi ke depan. Seluruh negara anggota G20 memiliki fokus yang sama, menuju transisi energi ke energi terbarukan pada sumber pendanaannya.

“Dengan ADB dan lembaga keuangan lain ada model yang sedang dibahas. Modelnya adalah yang optimal secara ekonomi guna mempercepat transisi. Utamanya energi berbasis fosil, khususnya PLTU,” kata Airlangga Hartarto.

Krisis energi akibat perang Rusia dan Ukraina harus diantisipasi. Semua negara mengutamakan energi security termasuk negara di Eropa. Untuk menghadapi musim dingin memerlukan diversifikasi suplai eneregi dari Rusia. Contoh dalam bentuk LNG dan batu bara.

“Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.

Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru, dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi Covid-19 ini. Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan yang antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diharapkan bisa direplikasi oleh negara-negara lainnya di masa depan.

Menko Airlangga juga mengatakan hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa dilakukan dengan cepat.

Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, UU Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif, serta dapat meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, juga pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF).

Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya juga mengandung unsur green economy, antara lain tentang pajak karbon yang akan diterapkan pada pertengahan tahun ini. “Jadi Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas untuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” ucap Menko Airlangga.

Sebagai Presidensi G20 tahun 2022 ini, Indonesia tentunya berusaha menyeimbangkan beragam kepentingan dari seluruh anggota G20, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut berlaku dalam pembahasan banyak agenda Sherpa maupun Finance Track, termasuk isu kesehatan, energi, lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia juga harus mengedepankan representasi yang setara. Hal ini dilakukan dengan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara-negara yang terdampak dari isu global, misalnya negara di kawasan Pasifik sebagai yang paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. Komunikasi rutin yang baik juga sudah dibangun dengan semua Sherpa di G20. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan global terhadap kepemimpinan Indonesia dalam G20. (rep/fsr/sep)