BPJAMSOSTEK Serahkan 37 SKK ke Kejari Kota Pekalongan

by
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Farah Diana menyerahan 37 SKK ke Kejari Kota Pekalongan yang diterima Kajari Sri Indarti SH MH. Istimewa

KOTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pekalongan menyusul masih banyaknya perusahaan wajib namun belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Penyerahan SKK merupakan salah satu bentuk realisasi atas komitmen bersama yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak berwenang. Komitmen ini dalam rangka menyelamatkan hak-hak normatif tenaga kerja dalam memperoleh berbagai bentuk jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan penyerahan SKK, maka Kejaksaan akan melakukan tindaklanjut berupa pemanggilan terhadap pemberi kerja yang dilaporkan dalam SKK tersebut.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Farah Diana mengatakan, pihaknya menyerahkan SKK dengan harapan perusahaan yang tercatat di dalamnya bisa segera mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Penyerahan SKK ini dalam rangka percepatan cakupan kepesertaan pelaksaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Farah melanjutkan, BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan untuk menindak badan usaha agar patuh dan taat dalam melaksanakan UU No 24 tahun 2011. “Agar pelaksaan Perlindungan jaminan sosial tercapai harus didukung oleh semua lini baik instansi pemerintah maupun swasta. Salah satunya kerjasama yang solid dengan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara yang dapat membantu penegakan aturan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Sri Indarti SH MH mengatakan, Kejaksaan Negeri Kota Ppekalongan sebagai jaksa pengacara negara siap membantu BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan.

Dengan diserahkannya SKK ini, pihaknya akan mengundang perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjan ke kantor Kejaksaan untuk melakukan negosiasi agar para pihak dapat dapat tertib dalam menjalankan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai UU No 24 tahun 2011.(nul)