Dinas Kesehatan Didampingi Kejaksaan agar On The Track

by

KAJEN – Kegiatan besar di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pekalongan akan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan. Sehingga kegiatan itu bisa on the track. Tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Dinas Kesehatan Dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara dilaksanakan di Aula Dinkes, Senin (20/6/2022) siang. Hadir dalam kerja sama itu Kajari Abun Hasbulloh Syambas, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Andi Tri Saputro, Kepala Dinkes Setiawan Dwiantoro dan jajarannya.

Kepala Dinkes, Setiawan Dwiantoro, menyampaikan, kesepakatan bersama antara Dinkes dengan Kejaksaan ini dalam upaya pendampingan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Agar kegiatan itu berjalan tidak salah arah. Diharapkan, pendampingan dari Kejaksaan memberikan manfaat bagi Dinkes dan jajarannya. Sehingga kegiatannya bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Harapannya setiap pelaksanaan kegiatan bisa berjalan on the track,” kata dia.

Menurutnya, kegiatan di Dinkes memiliki titik rawan. Salah satunya adalah masalah lahan. Dengan adanya pendampingan itu, diharapkan masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik.

“Sebelum dibangun sudah jelas status lahannya, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Karena ini adalah layanan masyarakat. Jangan sampai sudah kita bangun fasilitasnya kemudian ada hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, terutama gugatan dari masyarakat dan sebagainya. Sehingga apa yang kita bangun betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kajari Kabupaten Pekalongan Abun Hasbulloh Syambas didampingi Kasi Datun Andi Tri Saputro, mengatakan, kegiatan di Dinas Kesehatan yang skalanya besar akan didampingi oleh Datun dalam pelaksanaannya. “Titik rawan yang ada di antaranya apakah di lahannya masih ada sengketa atau ada yang belum beres, maka segera kita selesaikan keperdataannya,” ungkapnya.

Dikatakan, MoU induk dengan Bupati sudah dilaksanakan. Namun dari masing-masing dinas juga langsung lakukan kerja sama.

“Diawali dengan MoU ini mudah-mudahan Kejaksaan bisa bantu apa yang dibutuhkan oleh Dinkes,” tandasnya.

Untuk saat ini, lanjut Kajari, pihaknya hanya akan mendampingi kegiatan di atas Rp 1 miliar.

“Karena yang kami dampingi tidak hanya Dinkes. Jadi yang didampingi di atas Rp 1 miliar, atau di bawah itu yang ada titik-titik rawan. Bukan berarti di luar itu tidak kami perhatikan,” ujar dia. (had)