Hindari Kebocoran Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab Batang Targetkan Elektronifikasi 80 Persen Sumber Pendapatan

by -
BPKPAD menggelar Workshop Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai UU HKPD di aula kantor Bupati Batang, Senin (20/06/2022).

BATANG – Untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berencana untuk melakukan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah.

Guna menunjang rencana tersebut, pihak BPKPAD menggelar Workshop Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai UU HKPD di aula kantor Bupati Batang, Senin (20/06/2022).

Kepala BPKPAD Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), saat ini semua harus serba transparan.

“ETPD adalah penggunaan teknologi digital atau elektronik untuk pembayaran pajak atau retribusi. Hal itu untuk meminimalisir kebocoran pendapatan,” ujar Sri Purwaningsih, disela-sela kegiatan.

Sri Purwaningsih mengungkapkan, saat ini di Kabupaten Batang ada beberapa pembayaran pajak yang sudah menerapkan pembayaran digital. Selain itu ada juga e-retribusi yang diterapkan di Pasar Tradisional dengan menggunakan QRIS.

“Ke depan, kami juga berencana untuk menerapka E-parkir atau pembayaran parkir non tunai. Sedangkan untuk tahun ini paling tidak pembayaran 80 persen pajak atau retribusi sudah digital,” jelas Sri Purwaningsih.

Selain itu, lanjut Sri Purwaningsih, layanan digital pembayaran pajak lainnya adalah penggunaan Tapping Box untuk pajak restoran. Pemasukkan restoran yang memakai tapping box bisa terpantau.

“Alat tapping box yang dipasang itu tidak hanya mencatat transaksi pembelian. Pemerintah juga bisa memantau kapan alat itu dipakai atau tidak. Namun untuk pemasangan tapping box di restoran maupun rumah makan kami lakukan bertahap. Tapi memang arahnya ke sana, sesuai Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D),” tandas Sri Purwaningsih. (don)