SE Menpan RB Dinilai Resahkan TPK

by
SIKAPI - Forum Komunikasi Non-ASN Jawa Tengah adakan konsolidasi sikapi Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan menghapus TPK di pemerintahan mulai tahun 2023.

*Terkait Penghapusan Honorer di 2023

KENDAL – Forum Komunikasi Non ASN Jawa Tengah menyoroti terbitnya Keberadaan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang berisi penghapusan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di tahun 2023. Mereka menilai kebijakan tersebut hanya memicu keresahan, mengingat sampai saat ini Kemenpan belum memiliki solusi terkait nasib TPK di berbagai daerah.

Padahal, banyak dari tenaga penunjang kegiatan ini yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Hal itu terungkap saat kegiatan Konsolidasi Non-ASN Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Forum Komunikasi Non-ASN Jawa Tengah, Sabtu (18/6/2022), di Gedung Wanita Kabupaten Kendal, yang dihadiri perwakilan Non-ASN dari kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

‚ÄúSurat edaran tersebut tentu meresahkan, karena tidak berpihak pada kami, diharapkan ada solusi yang bijak untuk nasib kami di tahun 2023 dan selanjutnya,” kata Ketua Forum Komunikasi Non ASN Jawa Tengah, Kuspriyono.

Diungkapkan, konsolidasi ini untuk menyatukan suara dan menggaungkan agar suaranya didengar oleh pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan. Pasalnya, pemerintah daerah hanya menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, dan sementara ini belum bisa menentukan sikapnya. Maka, hasil dari kesepakatan bersama ini akan disampaikan ke pemerintah provinsi, agar segera disampaikan ke pemerintah pusat.

Kusproyono berharap, seluruh provinsi ikut mendukung agar lebih didengar oleh pemerintah pusat. Harapannya ada solusi terbaik yang tidak merugikan Tenaga Penunjang Kegiatan di pemerintah daerah.