Kades Baru Diminta Rangkul Warga yang Bukan Pendukungnya dan Taat Aturan Penggunaan DD

by
Dua perwakilan kades yang baru menandatangani berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah disaksikan Pj Bupati Batang.

BATANG – Sebanyak 34 Kepala Desa dilantik dan diambil sumpahnya oleh Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki di pendopo Pemkab setempat, Senin (13/06/2022). Pelantikan sendiri dihadiri oleh jajaran Forkompinda dan juga pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Batang.

Para kades ini merupakan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap I sebanyak 32 orang, dan hasil Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) 2 orang. Untuk kades hasil Pilkades akan menjabat hingga 2028, sedangkan kades PAW menjabat hingga 2025 mendatang.

Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak tahap I yang digelar di 32 Desa di 14 kecamatan berjalan dengan aman dan lancar.

Setelah dilantik, para kades harus segera konsolidasi dengan masyarakat dan merangkul semua elemen. “Abaikan perbedaan, baik yang mendukung maupun tidak saat Pilkades kemarin untuk bersama-sama membangun desa dengan semangat kebersamaan,” ujar Pj Bupati dalam sambutannya.

“Setelah dilantik, para kades bukan hanya pemimpin bagi yang mendukung, namun juga bagi yang tidak. Harus bisa merangkul semua elemen untuk bersama-sama membangun desanya. Kades harus bisa menjadi bapak bagi seluruh warga desanya,” jelas Lani Dwi.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati juga mengingatkan kades yang baru dilantik agar lebih jeli dan taat aturan dalam menggunakan dana desa (DD). Mengingat selama ini banyak laporan ke Pemkab hingga ke KPK terkait adanya dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi kades.

“Banyak laporan ke inspektorat maupun KPK terkait adanya kades yang mempergunakan dana desa untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan ada kades yang memegang sendiri dana desa dan menggunakan sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan ketentuan maupun kebutuhan dari desanya,” beber Pj Bupati.

Karena itulah, Pj Bupati berpesan agar kades bisa lebih berhati-hati dan taat asas serta ketentuan dalam menggunakan dana desa.

“Pergunakan dana desa sebaik mungkin untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini KPK terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan ketentuan. Jadi, manfaatkan dana dari pemerintah itu untuk kepentingan desa, bukan pribadi atau kelompok,” tandas Lani Dwi Rejeki. (don)