Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Setuju Pembongkaran terkait Penyalahgunaan Pemanfaatan Aset Daerah

by

KAJEN – Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun dan Mirza Kholik yang memimpin audiensi di Ruang Pimpinan DPRD setempat terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan aset daerah memutuskan bahwa setuju dengan usulan pembongkaran penyalahgunaan tersebut dan kembalikan seperti semula sesuai pemanfatannya, Rabu (8/6/2022).

Hj Hindun dalam audiensi tersebut mendengarkan pendapat dari Forum Pekalongan Bangkit (FPB) yang disampaikan oleh Eky Dirgantara bahwa dugaan penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pribadi ternyata benar.

Sesuai informasi dari masyarakat beserta hasil investigasi mandiri bahwa aset daerah yang disewakan untuk pemanfaatan penjemuran mori atau batik ternyata sudah berubah menjadi ruka yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi.

“Tuntutan dari FPB yakni ingin agar bangunan ruko tersebut dibongkar dan dikembalikan seperti semula, kami sebagai Dewan juga setuju, terkait langkah teknisnya kami serahkan kepada Pemda,” ujarnya.

Hindun juga mendengarkan dari pihak Pemda yang diwakilkan oleh Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan, Casmidi menyampaikan bahwa pihak penyewa telah dilakukan pemutusan kerjasama karena menyalahi aturan.

“Setelah mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan pemanfaatan aset daerah, kami langsung memeriksa dan ternyata benar, kami panggil dahulu pihak penyewa agar menghentikan kegiatannya tetapi masih saja dilakukan, kemudian kami kirimkan surat teguran tertulis sebanyak 3X dan kami ambil sikap untuk pemutusan kerjasama,” ujar Casmidi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Mirza Kholik menanyakan tentang isi perjanjian kerjasama sewanya bagaimana dan kenapa tidak di notariskan.

“Yang saya tau biasnya pernjanjian kontrak atau sewa menggunakan notaris, kenap ini tidak ada padahal yang disewakan aset daerah,” tanyanya.

Mirza juga meminta penjelasan kenapa pihak penyewa berani menyalahgunakan kerjasama tersebut padahal itu aset milik daerah.

“Dinas terkait harus menanyakan kepada pihak penyewa alasannya menyalahgunakan pemanfaatan dan melanggar kerjasama dengan membuat ruko dan diperjualbelikan,” tambahnya.

Mirza juga setuju bahwa bangunan tersebut harus dirobohkan dan dikembalikan seperti semula, tetapi jangan sampai membuat gaduh. Harus sesuai aturan dan sesuai hukum.

“Kami serahkan dan hormati langkah-langkah dari pihak Pemda agar bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan ini dan tentunya pembongkaran harus segera dilakukan,” tandasnya.