14 Potensi Persoalan DD Diawasi KPK

by
Ketua Korwil Wilayah III KPK Republik Indonesia Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama saat memberikan arahan di Pemkab Batang.

BATANG – Koordinator Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa (DD) di Kabupaten Batang.

Ketua Korwil III KPK RI, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama mengatakan, bahwa pengawasan dilakukan karena pengelolaan dana desa rawan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi.

“Pengawasan dari KPK diperlukan, karena saat ini dana desa yang disalurkan pemerintah cukup besar. Seperti Kabupaten Batang sendiri yang mendapat alokasi dana desa Rp200.193.418.000,00,” jelasnya.

Ia mengatakan, sejak 2015, KPK menemukan ada 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa. Meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

“Aspek melencengnya penggunaan dana desa di Jawa Tengah ini biasanya karena para kepala desa punya jiwa memiliki dana desa. Padahal semua uang itu hak masyarakat desa untuk pembangunan. Contohnya, kepala desa biasanya menyimpan uang dana desa di rekening pribadinya, bukan di rekening Pemerintah Desa,” katanya.