Lindungi Hak Disabilitasi

by
DISABILITAS - Belakangan ini banyak hak Disabilitas yang kurang diperhatikan.

**Amanah Undang Undang

KAJEN – Berdasarkan aturan, pemerintah wajib melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitasi. Pasalnya, itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bahkan, Kabupaten Pekalongan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Hal disampaikan Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Pusat, Mahmud Faza, dalam pembukaan Musyawarah Daerah PPDFI Kabupaten Pekalongan untuk memilih Ketua PPDFI periode lima tahun kedepan di Gedung PGRI, Senin (16/05/2022).

Diterangkan, dengan lahirnya regulasi baru yang mengatur tentang hak-hak disabilitas perlu perjuangan secara nasional agar mereka terpenuhi haknya. Apalagi di Kabupaten Pekalongan sudah ada Perda terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

“Harapan saya PPDFI kedepan ini bisa mendorong dan mengawasi tentang implementasi dari aturan itu,” jelas Mahmud.

Mahmud mengaku, meski dirinya menjabat sebagai Ketua PPDFI namun belum mengetahui secara keseluruhan terkait hak-hak kaum disabilitas di Kabupaten Pekalongan. Yang pasti, lanjutnya, pemenuhan hak-hak disabilitas merupakan amanat undang-undang sehingga setiap daerah harus melaksanakan, terutama hak aksesibilitas seperti pelayanan publik, perlindungan dari bencana, berekspresi dan lainnya.