Tanah Pemkab Diduga “Dijual”

by
PENYALAHGUNAAN ASET - Penyewa aset milik Pemkab Pekalongan diduga melakukan penyalahgunaan dari persawahaan diubah menjadi ruko dan diperjualbelikan.

KAJEN – Seorang penyewa aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan diduga menyalahgunakan perjanjian sewa dengan merubah peruntukkan yang semula lahan sawah dibangun menjadi ruko dan diperjualbelikan. Atas tindakan perlawanan hukum tersebut, Pemkab Pekalongan membatalkan perjanjian sewa aset tanah di Desa Coprayan Kecamatan Buaran.

Sekadar untuk diketahui, Pemkab Pekalongan memiliki aset tanah seluas 4.170 meter persegi dengan kode barang 01.01.11.05.02 dan kode lokasi 12.11.06.50.02_.02. Tanah berbentuk sawah tersebut, dari tahun ke tahun disewa oleh warga.

Dan sejak 5 tahun belakangan ini, tanah tersebut dikuasai oleh Gufron, Warga Kranji, Kedungwuni, yang ditunjuk oleh pemerintah melalui surat perjanjian sewa.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Casmidi. Kata dia, berdasarkan aturan memang aset tanah tersebut dapat disewa. Biaya sewa pun telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. “Itu sah (sewa lahan aset pemerintah, red),” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Diakui, lahan yang terletak di Desa Coprayan dan sekarang bermasalah tersebut sudah beberapa tahun ini disewa oleh Gufron. Adapun besaran sewa tanah sawah seluas 4.170 meter persegi sekitar Rp 300 ribu per tahun.

“Jadi surat perjanjan sewa itu dilakukan setiap tahun. Per tahun diperpanjang,” ungkapnya.