Petani Dukung Pemberantasan Mafia Pupuk

by -
BERI DUKUNGAN - IP3A Kalijogo dan petani beri dukungan kepada Kejaksaan Negeri Kajen yang ungkap mafia penyaluran pupuk bersubsidi.

**Tangguh: Usut Markus!

KAJEN – Langkah Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan berantas mafia penyaluran pupuk bersubsidi mendapat dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Kalijogo dan petani.

Ketua IP3A Kalijogo, Tangguh, bersama sejumlah petani, kemarin, mendatangi Kejari Kabupaten Pekalongan. Mereka memberikan dukungan atas langkah kejaksaan dalam mengusut mafia penyaluran pupuk bersubsidi.

“Kami dari perwakilan IP3A Kalijogo mendukung Kejaksaan Negeri Kajen dalam mengungkap kasus mafia penyaluran pupuk bersubsidi,” tandas Tangguh.

Menurutnya, akibat adanya mafia pupuk bersubsidi petani dirugikan. Selain mengakibatkan kelangkaan pupuk, biaya produksi petani meningkat karena harus menutup kebutuhan pupuk dari pupuk nonsubsidi.

Sutoyo (37), petani dari Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, mengungkapkan, petani dirugikan karena harga jual pupuk bersubsidi di atas HET. Disebutkan, HET pupuk urea bersubsidi perkuintalnya adalah Rp 225 ribu. Pupuk nonsubsidi jenis urea harganya Rp 1.100.000 perkuintalnya. “Selisihnya jauh sekali memang,” katanya.

Disinggung rata-rata kebutuhan pupuk, ia menyebutkan rata-rata perhektarnya berkisarnya 500 kilo. Dengan rincian, urea sebanyak 200 kilo sampai 250 kilo, dan kebutuhan pupuk NPK antara 250 kilo hingga 300 kilo perhektarnya. “Pupuk bersubsidi dibatasi hanya untuk urea dan NPK Phonska. Kalau dulu ada pupuk organik. Sekarang hanya dua itu. Urea dan NPK Phonska,” terang dia.

HET pupuk urea bersubsidi Rp 225 ribu perkuintal. HET pupuk NPK phonska bersubsidi Rp 230 ribu perkuintal. Ia mengatakan, petani di Sragi merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi pada awal tahun 2021. Karena alokasi pupuk bersubsidi berkurang.