Ormas Diminta Urus Legalitas Badan Hukum

oleh -
PAPARAN - Narasumber tengah memaparkan materi saat kegiatan asistensi ormas yang digelar Badan Kesbangpol Kendal, kemarin.

KENDAL – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal mendorong organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya yang belum berbadan hukum untuk segera mengurusnya di Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu diperlukan demi legalitas ormas bersangkutan.

Hal itu terungkap saat giat Asistensi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dan Pengawasan Ormas di Kabupaten Kendal yang digelar Badan Kesbangpol Kendal, Rabu (20/04/2022), di gedung Abdi Praja Kabupaten Kendal.

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kendal, Langgeng Probowo sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Kendal, Suharjo, berharap ormas di Kendal mampu berperan dan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kegiatan ekonomi ditengah gencarnya arus globalisasi. Menurutnya, kegiatan pembinaan tersebut juga sebagai upaya bersama dalam penyamaan persepsi dan pemahaman secara jelas dan gamblang terhadap implementasi UU Nomor 17 tahun 2013, yaitu tentang Ormas demi mewujudkan tertib administrasi berorganisasi.

“Semoga dengan adanya pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat membawa pencerahan kepada kita semua dalam berorganisasi, sehingga dapat terciptanya kesinambungan informasi antara Pemerintah Kabupaten, Ormas serta LSM di Kabupaten,” terang Suharjo.

Suharjo berpesan, untuk Ormas yang belum berbadan hukum agar melakukan pendaftaran Ormas dengan memenuhi persyaratan, yaitu akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART, program kerja susunan pengurus, surat keterangan domisili, nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam sengketa di pengadilan, dan surat penyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. (red/sef)