Kerugian Banjir Diperkirakan Rp 7 Triliun

by
KONSULTASI PUBLIK = Mercy Corps Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation (EF) Indonesia, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar Konsultasi Publik Rencana Tata Guna Lahan Partisipatif (Participatory Land Use Planning/PLUP) di Hotel Dian, kemarin.

**Ketahanan Pangan Masyarakat Dimatangkan

TIRTO – Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar membuka acara Konsultasi Publik Rencana Tata Guna Lahan Partisipatif (Participatory Land Use Planning/PLUP) di Hotel Dian, kemarin.

Konsultasi publik ini diselenggarakan oleh konsorsium Mercy Corps Indonesia (MCI) dan Earthworm Foundation (EF) Indonesia, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Adanya kegiatan kolaboratif masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah yang melihat bentang alam sebagai satu kesatuan pengelolaan untuk sektor ekonomi dan lingkungan perlu lebih didorong agar upaya penurunan risiko banjir dapat ditangani secara integratif dari hulu hingga ke hilir,” tutur Sekda Yulian Akbar.

Bagi penduduk di pesisir Kabupaten Pekalongan, banjir dan rob bukanlah hal yang asing. Kejadian bencana menahun ini telah memberikan kerugian bagi masyarakat yang tidak hanya disebabkan oleh kerusakan sarana prasarana, tetapi juga hilangnya lahan produktif dan disrupsi pada roda perekonomian masyarakat. Kajian risiko dan dampak banjir di DAS Kupang oleh MCI memprediksi bahwa total kerugian ekonomi dan non ekonomi akibat banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan dapat meningkat sebesar 2,6 kali lipat pada tahun 2035, jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020. Tanpa ada langkah strategis yang diambil, kejadian banjir ini telah dan akan terus membebani perekonomian masyarakat dan juga keuangan daerah.

MCI dan EFI berupaya memperkuat praktik budidaya berkelanjutan dengan mendorong penguatan nexus antara peningkatan kapasitas sosial ekonomi dan konservasi sumber daya alam melalui implementasi praktik budidaya pertanian, perkebunan dan perikanan yang berketahanan. Sebagai pondasi bagi pengembangan mata pencaharian ini, dilakukan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif (Participatory Land Use Planning/PLUP) oleh masyarakat di tujuh desa, yaitu Desa Jeruksari, Batursari, Jolotigo, Kayupuring, Yosorejo, Tlogohendro, dan Simego, untuk memetakan kapasitas wilayah dan merumuskan gagasan pengelolaan wilayahnya.

Hasil PLUP memperlihatkan bahwa isu strategis pembangunan wilayah dan ketahanan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu kurangnya perspektif risiko dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan penataan ruang; belum optimalnya sistem kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya wilayah; dan menurunnya daya saing ekonomi desa karena keterbatasan kapasitas dan degradasi sumber daya alam.