KPM Penerima BPNT Dilarang Dipaksa ataupun Diarahkan Beli Sembako di Tempat Tertentu

oleh -
Bupati Wihaji memberi arahan pada acara sosialisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sembako di aula kantor Bupati.

BATANG – Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang untuk tiga bulan pada tahun ini diberikan dalam bentuk uang tunai, diminta untuk berani tegas menolak apabila ada pihak yang memaksa atau mengarahkan membeli sembako pada tempat tertentu.

“Penerima bantuan harus berani tegas. Jika memang dipaksa ataupun diarahkan dan tidak bersedia, maka harus menolaknya,” tegas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang, Joko Tetuko usai sosialisasi penyaluran Bantuan Sembako di aula kantor Bupati Batang, Selasa (08/03/2022).

Joko Tetuko menjelaskan, BPNT pada tiga bulan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, dan pengambilannya dilakukan di kantor pos. Sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial, bantuan tersebut harus dipergunakan untuk membeli sembako yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati serta vitamin.

“Untuk tempat belanjanya sendiri, bisa dilakukan di warung terdekat ataupun dimanapun susuai keinginan penerima. Namun barang yang dibeli harus sesuai yang ditentukan. Dan dalam membelanjakannya, tidak boleh ada pihak yang mengarahkan atau memaksa membeli ditempat tertentu,” jelas Joko Tetuko.

Joko menambahkan, pihaknya selalu mensosialiasaikan agar uang tersebut digunakan untuk belanja sembako. Namun tidak mengarahkan beli di tempat tertentu. 

“Kalau pun ada penjual sembako yang menawarkan kepada KPM di lokasi penyaluran atau di rumah itu sah – sah saja. Asalkan jangan ada pemaksaan dan ancaman,”tandas Joko.

Sementara itu, Bupati Batang Wihaji mengatakan, perubahan  skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM ) itu menjadi kebijakan Menteri Sosail Republik Indonesia.

“Ini kebijakan dari hasil evaluasi selama ini agar penyaluran bantuan bisa lebih cepat. Karena perintah Pak Presiden Joko Widodo perlu ada  percepatan dan tepat penerima sehingga ada daya beli. Dan terbukti, dengan disalurkan di kantor pos, saat ini penyalurannya sudah mencapai 98 persen lebih,” beber Wihaji. 

Wihaji menyebutkan, setiap KMP penerima BPNT menerima Rp 200 ribu setiap bulan. Tapi, saat ini penyalurannya dilakukannya menggunakan sistem rapel hingga tiga bulan sekaligus, sehingga besaran yang diterima Rp 600 ribu dan pengambilannya dilakukan di kantor Pos. 

“Kita hanya melaksnakan tugas dari pemerintah pusat saja dan uang yang di terima KPM harus dibelikan sembako yang mengandung karbohidrat, protein dan lainya,” katanya. 

Politisi Golkar itu menegaskan, tidak boleh ada pemaksaan atau mengarahkan pembelian sembaako ditempat tertentu

“Yang jelas tidak boleh ada pemaksaan KPM membeli sembako ditempat tertentu. Itu perintah Bu Meneteri Sosial,” pungkasnya. (don)