Buruh Demo ke Gedung DPRD Tolak Permenaker

by
AKSI - Sejumlah buruh yang tergabung dalam FKSPN Kabupaten Pekalongan menggelar aksi penolakan Permenaker No 2 tahun 2022 di depan Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Selasa (01/03/2022).

KAJEN – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Pekalongan, Selasa (01/03/2022), menggelar aksi menolak Permenaker no 2 tahun 2022, khususnya terkait pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT). Mereka mendatangi gdung DPRD Kabupaten Pekalongan.

Pantauan Radar, sekitar 50 an buruh mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan dengan membawa sejumlah atribut penolakan yang dinilai merugikan para karyawan perusahaan. Mereka berkumpul di depan Masjid Almuhtarom kemudian berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan.

Baca juga : Kabar Gembira, Menaker Ida Fauziah Akhirnya Cabut JHT dan Kembalikan ke Aturan Lama

Tak lama menyampaikan orasi di depan Pintu Gerbang Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, perwakilan pengurus DPD FKSPN diterima langsung untuk audiensi ditemui Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hj Hindun didampingi Wakil DPRD, Masudah. Hadir pula dari perwakilan Dinas Perdagangan, UKM dah Ketenagakerjaan, Kesbangpol.

Ketua DPD FKSPN Kabupaten Pekalongan, Turmudi menyampaikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang telah menggantikan Permenaker No. 19 Tahun 2015, maka FKSPN yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyampaikan sikap atas kebijakan pemerintah Republik Indonesia tidak menguntungkan bagi pekerja/buruh di Indonesia.

Dikatakan, pada Prinsipnya FKSPN dengan tegas menolak diberlakukannya Permenaker No. 2 Tahun 2022, khususnya dalam pasal yang mengatur tentang manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK diberikan pada peserta mencapai usia 56 tahun, padahal dalam aturan sebelumnya pekerja yang menjadi peserta JHT dapat mengambil haknya setelah mengundurkan diri atau terkena PHK dengan masa tunggu satu bulan.