Usut Dugaan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Kejari Batang Periksa Anggota DPRD Batang

by
Ilustrasi - Tindak pidana korupsi (ANTARA/HO/20)

BATANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang saat ini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kita saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) terkait dugaan korupsi pada program BSPS di Kabupaten Batang,” ungkap Kasi Intel Kejari Batang, Ridwan Gaos Natasukmana ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (02/02/2022)..

Ridwan menjelaskan, untuk kepentingan penyelidikan, pihak Kejari Batang sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak. Diantaranya, kepala desa, penerima bantuan dan juga seorang anggota DPRD Kabupaten Batang serta beberapa pihak terkait lainnya.

“Sejumlah pihak sudah kita mintai keterangan, dan kasus ini sendiri masih dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Batang,” tandas Ridwan.

Berdasarkan informasi yang di himpun, di Kabupaten Batang sendiri ada sembilan desa yang mendapat program BSPS tahun 2021 dari pemerintah pusat. Jumlah rumah yang mendapat bantuan rehab sendiri ada 201 unit.

Besaran bantuan sendiri tiap rumah adalah Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk membeli material dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.

Namun dalam prakteknya tercium aroma dugaan korupsi dari program BSPS tersebut, yaitu adanya permintaan uang oleh pihak tertentu dengan dalih untuk memuluskan agar bantuan bisa turun. Jumlah uang yang diminta sendiri mencapai jutaan rupiah untuk setiap warga yang akan mendapat bantuan.

Uang pelicin tersebut dikabarkan masuk ke kantong pribadi sejumlah pihak, termasuk adanya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Batang.

Dugaan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Batang, yaitu dengan melakukan penyelidikan. Pada proses tersebut, pihak kejaksaan telah memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui ataupun terlibat dalam dugaan korupsi.

Salah satu pihak yang dipanggil yaitu seorang anggota DPRD Kabupaten Batang, dan dia telah menjalani pemeriksaan oleh penyelidik Kejari Batang beberapa hari lalu. Selain itu, sembilan kepala desa yang warganya menerima bantuan juga ikut dimintai keterangan. (don)