Terapkan Restorative Justice, Kasus Hukum Pencurian Bonsai Dihentikan Kejari Batang

by
Dihadapan Kajari Batang, pelaku (kiri) dan pemilik bonsai (kanan) saling memaafkan sebagi tanda perdamaian diantara keduanya.

BATANG – RS (26) warga Kelurahan Karangasem Utara, Kecamatan Batang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, kasus pencurian empat bonsai jenis anting putri yang dilakukanya, dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang.

Kasus itu sendiri dihentikan setelah Kejari Batang menjalankan Restorative Justice dengan didasarkan sejumlah pertimbangan. “Penerapan Restorative Justice ini merupakan yang pertama kalinya di Kejaksaan Negeri Batang,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batang, Ali Nuruddin, di kantornya, Rabu (19/01/2022).

Kajari menjelaskan, dalam kasus tersebut, pihaknya mendorong upaya damai. Pertimbangannya, kasus pencurian tersebut dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun, sehingga bisa masuk kriteria penerapan restorative justice. Selain itu, pelaku juga belum pernah dihukum, dan dalam kasus itu sendiri tidak ada kerugian atau pelaku mengembalikan keadaan seperti semula.

“Untuk batas maksimal kerugian yang timbul sendiri yaitu Rp 2,5 juta, tapi bisa di atas itu jika tokoh masyarakat setempat juga mendukung perdamaian itu. Dalam arti lain, pelaku tidak dianggap meresahkan oleh masyarakat. Tapi sebaliknya, jika pelaku dianggap meresahkan oleh tokoh setempat, maka kasus bisa berlanjut,” jelas Ali Nuruddin.

Kajati membeberkan, kronologi kejadian pencurian itu sendiri saat RS (26) warga Karangasem Utara, mencuri empat bonsai jenis anting putri. Pelaku mencuri di depot tanaman milik Heri Finahman (32) di jalan Mayjen Sutoyo.

Namun pelaku kepergok oleh pemilik depot, bahkan Heri sempat mendatangi rumah pelaku dan menemukan tanaman yang dicurinya.

Setelah diproses hukum, ternyata pelaku terpaksa melakukan hal itu karena terhimpit ekonomi. Ia harus membayar utang pada Bank BUMN. Sementara ia merupakan seorang suami dan ayah dengan pekerjaan nelayan kecil dengan penghasilan tak menentu.

“Kalau kerugian tanaman hias itu mencapai Rp 3,2 juta, namun semua bunga yang sudah diambil pelaku bisa ditemukan semua, dan dikembalikan pada pemiliknya. Selain itu, kepala kelurahan yang turut di dalamnya juga menyetujui upaya perdamaian. Bahkan sekarang sudah ada jalinan silaturahmi antara saudara RS dan Heri,” beber Kajari.

Ali menjelaskan penerapan Restorative Justice tidak sembarangan. Selain syarat pasal dan kerugian, juga harus ada keterlibatan tokoh masyarakat. Kemudian juga harus ada persetujuan dari Kejaksaan Agung.

“Kami juga melakukan profiling pelaku, residivis atau yang meresahkan masyarakat sekitar tidak bisa. Dan jika masyarakat menolak dengan pertimbangan tertentu, maka Restorative Justice tidak bisa kita terapkan,” tegas Ali Nuruddin.

Penerapan restorative justice itu otomatis menghentikan perkara dugaan pencurian yang sudah masuk tahap kedua. Pihaknya pun harus menyelesaikan proses retorative justice dalam tempo 14 hari sejak penyerahan berkas dari kepolisian.

Pelaku Pencurian, RS (26) bercerita terpaksa mencuri karena harus membayar utang ke bank. Akibatnya, ia sempat menjalani penahanan selama masa pemberkasan.

“Alhamdulillah pak Heri mau berdamai dan memaafkan saya. Sebelumnya saya sempat takut akan dipenjara dalam waktu lama. Saya janji tidak akan melakukan pencurian lagi dan akan bekerja sebaik mungkin,” tandas RS yang datang didampingi istrinya. (don)