Kisruh PPP Kota Santri, Arsul Sani : Kewenangan Penetapan SK

by
KETERANGAN - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani saat diwawancarai usai Muscab DPC PPP Oktober 2021 lalu di Sekretariat Jalan Sedayu Wonopringgo.

KAJEN – Wakil Ketua Umum DPP PPP, H Arsul Sani, angkat bicara terkait kisruh penolakan sejumlah PAC PPP atas SK DPP untuk DPC PPP Kabupaten Pekalongan. Arsul yang diungkapkan melalui telepon, kemarin, menyampaikan bahwa hasil Muscab DPC PPP Kabupaten Pekalongan pada Oktober 2021 lalu berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Formatur tugasnya hanya mengusulkan nama kandidat.

“Untuk kepengurusan itu kewenangannya DPP PPP, jadi tidak ada gunanya kalau protes atau menggelar aksi, ” katanya.

Diterangkan Arsul, sebenarnya DPP sudah berdialog dengan perwakilan PAC dan Gerakan Pemuda Kabah di Jakarta, terkait masalah tersebut. Dalam pertemuan sudah ditegaskan bahwa kewenangan menetapkan kepengurusan di DPP.

“Jadi untuk formatur itu hanya mengusulkan saja. DPP sudah menjelaskan bahwa jika yang diusulkan oleh sebagian formatur itu bukan orang orang yang diyakini punya kemampuan menjalankan roda partai,” lanjutnya.

Atas kekisruhan tersebut, Wakil Ketua DPR RI fraksi PPP dapil X memiliki catatan tersendiri.

“Sebelumnya ada catatan merah terkait dengan disiplin dan loyalitas terhadap partai di masa sebelumnya maka DPP tidak akan memilihnya.”(yon)