Program Pengobatan Gratis Dimulai

by
PROSES PERSALINAN - Program layanan kesehatan gratis menyasar juga persalinan, kasus gizi buruk dan stunting.

**Cover KIPI, ODGJ, Hingga Korban KDRT

KAJEN – Pemkab Pekalongan mulai 1 Januari 2022 memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Kebijakan tersebut diambil oleh Pemkab Pekalongan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). PMKS yang dimaksud adalah fakir miskin, gelandangan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar, dan penyandang disabilitas.

Program ini juga mengkover kasus kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI), korban KLB (kejadian luar biasa), penderita penyakit infeksi emerging tertentu, persalinan yang meliputi persalinan normal, persalinan dengan tindakan, perawatan ibu dan bayi dengan komplikasi, kasus gizi buruk dan/atau stunting, korban KDRT, serta masyarakat daerah yang dirawat di kelas III RSUD dan Puskesmas Rawat Inap.

Kabid PSDK (Pelayanan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, dr Ratna Susanti, kemarin, menjelaskan, bantuan ini berlaku di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) tingkat pertama milik pemerintah yaitu Puskesmas dan jaringannya, serta fasyankes tingkat lanjutan yaitu rumah sakit daerah. Sedangkan pemberi pelayanan kesehatan terhadap penderita Covid-19 adalah fasilitas isolasi terpusat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ratna menekankan, masyarakat harus paham bahwa bantuan ini hanya berlaku di ruang perawatan kelas III. Dengan prosedur pelayanan pada Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Penerima bantuan datang dan mendaftarkan diri ke Puskesmas dengan menunjukkan identitas atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dinas yang menangani perlindungan perempuan dan anak, kepolisian, kecamatan dan/atau desa.