Diduga Rekanan Terkendala Finansial, 7 Proyek Rehabilitasi Sekolah Negeri di Batang Terancam Mangkrak

by
Pekerjaan rehabilitasi salah satu bangunan sekolah dasar di Batang hingga saat ini belum selesai pengerjaanya.

BATANG – Proyek rehabilitasi tujuh bangunan sekolah negeri di Kabupaten Batang yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat tahun 2021, tidak selesai proses pengerjaannya oleh pihak rekanan.

Tujuh sekolah itu terdiri dari enam bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Yulianto membenarkan informasi tersebut. Rehabilitasi bangunan sekolah tersebut harusnya selesai pada akhir Desember lalu, namun kenyataannya pihak rekanan tidak mampu menyelesaikannya.

“Proyek itu seharusnya selesai akhir Desember, tapi belum selesai,” ungkap Yulianto pada awak media di kantornya, kemarin.

Yuliyanto menjelaskan, untuk rehabilitasi SD tahun 2021 ada enam paket yang tidak selesai. Namun pihaknya tidak menyebut proyek itu berkategori mangkrak, karena pihak rekana mengajukan permohonan perpanjangan pengerjaan.

Lima paket rehabilitasi SDN tersebut dikerjakan oleh satu kontraktor, yaitu CV Amelia Rahman dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Namun progresnya hingga berakhirnya masa kontrak 17 Desember 2021 hanya antara 30 persen hingga 35 persen saja.

Padahal waktu pelaksanaan pekerjaan mencapai 120 hari kalender. Tapi hingga akhir masa kontrak tidak selesai. Nilai kontrak persekolah cukup fantastis.

Rincian proyek lima sekolah tersebut yaitu SDN Depok 2 (Rp510.548.651), SDN Jambangan 2 (Rp663.277.074), SDN Pejambon (Rp531.450.377), SDN Plelen 1 (Rp 528.124.663) dan SDN Wonosegoro 2 (Rp 803.077.867).

“Sedangkan untuk SDN Sidomulyo 1 yang akhir kontrak per 27 desember 2021, progres akhir tahun 61,54 persen dan sekarang 65 persen. Kontraktor dari Kabupaten Pekalongan, dengan nilai kontrak Rp 499.999.998,” beber Yulianto.

Selain rehabilitasi banguan SD, ada satu proyek bangunan yang terlambat lainnya adalah SMPN 1 Gringsing. Nilai kontraknya Rp1.550.050.550 yang dikerjakan oleh CV Semani Jaya Kartasura dengan progres 50 persen.

Pihak Disdikbud berharap proyek pembangunan itu selesai. Sebab, proyek rehabilitasi sekolah berbeda dengan bangunan lain yang tidak ada imbasnya.

“Tapi dampak di bidang pendidikan luar biasa, karena bangunan yang dikerjaka itu untuk proses belajar mengajar. Saat ini, untuk proses belajar mengajar kami mencari alternatif tempat lain untuk sementara waktu,” jelas Yulianto.

Ia menjelaskan pihaknya bersama tim teknis, konsultan pengawas, pengendalian pembangunan, hingga pengadaan barang dan jasa menerima permohonan perpanjangan. Risikonya antara lain memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai perpanjangan maksimal 50 hari kalender. Lalu, dikenakan sanksi/denda 1 per 1.000 dari nilai kontrak. Kemudian, pembayaran progress dilakukan pada APBD perubahan 2022.

“Pihak penyedia jasa harus membuat surat pernyataan kesanggupan manakala sampai 50 hari tidak selesai, maka pembayaran hanya sesuai progres,” tegas Yulianto.

Yuliyanto mengatakan jenis pekerjaan seluruh proyek itu mirip yaitu penggantian struktur atap menjadi rangka besi. Pekerjaan besarnya yaitu di penggantian atap. Lalu ada perbaikan dinding yang mengelupas.

Komunikasi terakhirnya dengan penyedia jasa dari Cimahi menjanjikan akan mendatangkan atap baja ringan. Pihak kontraktor beralasan sudah ada kontruksi di lapangan khususnya, di SDN Jambangan 2 dan SDN Wonosegoro 2.

“Kecuali untuk reng, dan galvalum belum ada. Kemudian di SDN plelen 1 dan SDN Depok 2 sudah ada kayunya, sudah ada rengnya, ada gentingnya tapi belum terpasang karena belum ada tenaga kerjanya,” katanya

Yulianto mengakui bahwa finansial menjadi kendala keterlambatan proyek dan kesalahan metode pelaksaan. Berdasarkan laporan, penyedia jasa berulangkali menghentikan pekerjaan hingga dua minggu karena masalah pembayaran tenaga kerja.

Yuli mengatakan sebenanrya pekerjaan rehabilitasi itu sederhana karena tidak membangun ulang. Jika kontraktor punya finansial sehat maka pakerjaan akan cepat selesai.

“Jika nanti hingga masa perpanjangan pekerjaan tidak selesai, maka akan putus kontrak. Selanjutnya kami ajukan masuk dalam daftar hitam atau blacklist untuk rekanan bersangkutan,” tandas Yulianto. (don)