Klaim Maksimal Pengobatan Gratis Rp 15 Juta

by
M Yulian Akbar

*Berlaku Sejak 1 Januari 2022

KAJEN – Janji politik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq tentang pengobatan gratis sudah berlaku sejak 1 Januari 2022. Program ini menyasar warga ber-KTP Kabupaten Pekalongan dan belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, kemarin, menyatakan, pengobatan gratis sebagai salah satu janji politik dan program prioritas Bupati per 1 Januari 2022 sudah dilakukan. Regulasi yang memayungi juga sudah ada. Yakni Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021. “Yang berhak adalah warga Kabupaten Pekalongan ber-KTP Kabupaten Pekalongan yang belum menjadi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Karena ini harus ada pembeda. Kita ini tidak boleh membiayai pembiayaan ganda dengan JKN,” terang Sekda.

Warga yang sudah miliki JKN, maka dibiayai oleh JKN. Yang belum itulah dibiayai dengan APBD melalui program itu.

“Syarat utamanya adalah ber-KTP Kabupaten Pekalongan. Bukan peserta JKN. JKN itu kan ada yang JKN APBN, JKN perusahaan, dan JKN mandiri,” tandas Akbar.

Program pengobatan gratis ini ada batasan-batasannya. Untuk rawat jalan maupun rawat inap sudah ada batasan maksimal pembiayaannya.

“Kalau rawat jalan itu di angka Rp 5 juta. Rawat inap dengan tindakan (operasi) di angka maksimal Rp 15 juta,” terang Sekda.

Disinggung apakah program ini berlaku untuk ibu melahirkan, Akbar mengatakan, program Jampersal sudah dihilangkan oleh pemerintah pusat. Sehingga program pengobatan gratis ini bisa mengcover ibu melahirkan.